DPR Minta Pemerintah Buka Dialog

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan langsung berkomentar menanggapi aksi tersebut. Kata dia, aksi itu buntut dari belum adanya solusi dari menteri kelautan dan perikanan  terhadap nelayan. Padahal, pihaknya sudah memfasilitasi nelayan untuk berdialog dengan pemerintah.

"Sudah hampir tiga tahun kita lakukan, namun belum ada solusi," ujarnya melalui pesan singkat, Kamis (11/7).

Karenanya, dia berharap agar pemerintah segera melakukan dialog terbuka. "Secepatnya  lakukan dialog sebelum rakyat marah, karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa ada jalan keluar," tegas Daniel. Kebijakan KKP yang melarang penggunaan alat tangkap seperti cantrang, katanya merugikan para nelayan. Kebijakan tersebut katanya membuat nelayan dan perikanan nasional bangkrut. Hal itu akan berdampak pada menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Joko Widodo. "Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ribuan nelayan turun ke jalan. Sebelumnya nelayan tidak pernah aksi. Itu tandanya persoalan sudah sangat serius. Segera cabut demi menjaga kepercayaan rakyat," ungkap Daniel. Untuk itu, komisi IV katanya mendorong segera dilakukan dialog dan dibentuk Tim Independen Terpadu yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan stakeholder lainnya untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai fakta dan data lapangan. "Dari tim ini kita hasilkan kebijakan yang mampu membuat nelayan dan perikanan nasional jaya, bukannya hancur lebur seperti saat ini," pungkas Daniel. (dna/JPG)