PEMINDAHAN IBU KOTA BELUM PENTING

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan wacana pemindahan ibu kota negara yang sedang dikaji pemerintah boleh saja dilakukan. Salah satu wacananya, Kota Palangkaraya yang dituju. Namun, dia menyebut prosesnya tidak mungkin sekarang ini, apalagi mengandalkan uang swasta. "Loh kalau ibu kota dipindah swasta, malah skandal nanti. Ada apa, publik akan tanya. Kalau pindah ibu kota ya pemerintah, itu kan yang dipindahkan pusat pemerintahan," kata Zulkifli di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (7/7). Politikus asal Lampung ini bukan tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, untuk jangka panjang memang perlu dipisahkan antara pusat pemerintahan negara dengan pusat bisnis. "Bahwa Ibu Kota jangka panjang perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju, tapi kapan-kapan jangan sekarang. Saya kira pemerintah fokus. Utang kita kan sudah banyak," jelas dia. Utang Indonesia kini di posisi Rp 3000 triliun lebih. Selain itu, tambahnya, masih banyak program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2014, belum terealisasi karena masih berproses. "Tol Sumatera belum selesai, tol Jawa belum selesai. Irigasi belum selesai, ya kan. Banyak sekali program belem selesai. Swasembada pangan belum beres. Jadi banyak PR (pekerjaan rumah-red)," sebut dia. Sementara itu, wacana pemindahan ibu kota ini muncul menjelang tahun politik, yakni Pilpres 2019. Karenanya, dia memandang sekarang bukan saat yang tepat mengeksekusi rencana tersebut. Pemerintah makin serius untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Demi mencapai berbagai tujuan, pemerintah pun akan melibatkan swasta guna merealisasikan pemindahan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, saat ini pemerintah tengah merampungkan kajian pemindahan ibu kota. Bappenas menargetkan kajian itu bisa selesai akhir tahun ini sehingga persiapan pemindahan dapat dilakukan tahun depan. "Diupayakan (kajian) selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini. Jadi, tahun depan sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu," kata Bambang saat ditemui setelah rapat kerja bersama badan anggaran DPR di gedung DPR, Rabu (5/7). Mantan menteri keuangan itu menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus kajian adalah kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Sebab, pemerintah akan berupaya maksimal agar pembiayaan pemindahan tidak terlalu membebani APBN. Artinya, pemerintah akan memaksimalkan peran swasta dalam membiayai pemindahan ibu kota tersebut. Pemerintah pun mengindikasikan skema pembiayaan seperti public private partnership (PPP). Bambang menambahkan, pemerintah memang tidak akan mengucurkan insentif bagi swasta. Namun, pemerintah memastikan segala pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tersebut menggunakan lahan milik pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada dana tambahan untuk pembelian lahan atau pemberian ganti rugi. Lebih lanjut Bambang menjelaskan, wacana pemindahan ibu kota juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Salah satu yang menjadi rujukan pemerintah adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Sao Paulo ke Brasilia. Namun, hingga kini, Bambang enggan mengungkapkan kota-kota yang menjadi opsi pusat pemerintah yang baru. Dia hanya memastikan Pulau Kalimantan yang akan dipilih, sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan pusat bisnis dan keuangan tetap berada di Jakarta. Hal tersebut serupa dengan Amerika Serikat yang menempatkan Washington DC sebagai pusat pemerintahan, sedangkan New York sebagai pusat bisnis. Dia menuturkan, meski persiapan pemindahan ibu kota dimulai tahun depan, pemindahan total diprediksi baru rampung sekitar empat hingga lima tahun mendatang. "Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 menteri PUPR bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya," ucapnya. Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut masih sangat mentah. Dia memprediksi waktu pemindahan itu masih panjang. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta saat ini tidak tepat. Sebab, perekonomian Indonesia masih morat-marit. "Ketahui kemapanan dan kemampuan finansial saat ini, ekonomi saat ini cukup morat-marit," kata Agus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7). Dia mengatakan, era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono pertumbuhan ekonomi 6 persen-7 persen. Sekarang di era Presiden Joko Widodo pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka empat persen, bahkan paling tinggi lima persen. "Menurut kami, (pemindahan ibu kota) di saat dekat tidak tepat," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. Agus mengatakan, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden RI Pertama Soekarno, SBY, hingga Joko Widodo. Pertimbangannya adalah jika pusat pemerintahan dan perekonomian dipisah maka Indonesia akan lebih tertata. Menurut Agus, kalau ada rencana pemindahan ibu kota di pemerintahan saat ini, maka yang harus dipikirkan adalah perencanaan matang, buku biru, cetak biru, peta jalannya. Semuanya harus disampaikan mepada DPR untuk dipertimbangkan. Perencanaan pun harus matang dan melihat dengan kemampuan finansial saat ini. "Mampu tidak? Di (kondisi) ekonomi dan finansial saat ini, kita tidak mampu. Perencanaan bagus, namun pelaksanaannya di saat dekat tidak tepat," tegasnya. (jpnn)

Sumber: