Airin : ‘Tak Bisa Lockdown Sendiri’

CIPUTAT-Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany berlum memberlalukan status lockdown atau karantina wilayah. Pemkot masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Airin mengatakan, karantina wilayah sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Daerah akan mengikuti kebijakan yang diambil pusat. "Langkah-langkah pencegahan sudah kita lakukan. Seperti meliburkan sekolah, kita perpanjang sampai Mei. Kita juga dorong masyarakat untuk beribadah dari rumah masing-masing, jaga jarak, kerja dari rumah dan lainnya," ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers di Plaza Rakyat Balai Kota, Senin (30/3). Ia menambahkan, terkait karantina wilayah pemkot harus berdiskusi dengan Provinsi Banten. "Kalau mau memberlakukan lockdown, maka kita harus berkoordinasi dengan Jakarta, Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Tangsel. Tidak mungkin kita lockdown hanya Kota Tangsel sendiri. Apalagi Kota Tangsel berbatasan dengan Depok, Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang," tambahnya. Masih menurutnya, satu minggu ini jumlah warga yang suspect orang dalam pemenantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Kota Tangsel meningkat. Ini lantaran masih banyak warga yang masih kumpul-kumpul. Ada kafe yang masih buka dan ini merupakan hasil patroli yang dilakukan polisi dan Satpol PP. "Kasus Corona di Kota Tangsel belakangan meningkat, karena kurangnya kesadaran masyarakat. Contohnya tidak mau jaga jarak dan masih banyak masyarakat yang kumpul-kumpul. Intinya, kita harus tetap di rumah dan jaga jarak itu kuncinya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona," jelasnya. Wanita berkerudung ini menjelaskan, Pemkot Tangsel saat ini fokus agar warga berstatus ODP dan PDP sembuh. Pemkot Tangsel juga sudah menerima bantuan dari Provinsi Banten berupa 600 rapid test dan sudah disebar ke kecamatan-kecamatan. Terutama ditujukan untuk masyarakat yang ODP, PDP dan tenaga medis. "Idealnya kita punya 6000 rapid test. Tapi, belum dapat semua dan kita terus mencarinya, baik beli pakai APBD, bantuan dari pusat maupun CSR perusahaan-perusahaan. Rapid test bukan hanya melihat yang positif dan negatif tapi, juga untuk melihat falidasi data yang kita miliki," ungkapnya. Ibu dua anak ini menuturkan, sekitar 50 persen warga Kota Tangsel kerja di Jakarta dan masih banyak yang naik MRT, komputer line dengan penumpang yang penuh sehingga berdesak-desakan. Padahal Gubernur Jakarta minta agar masyarakat yang kerja di Jakarta agar kerja dari rumah. "Namun, kata warga kalau tugas dikerjakan dari rumah syaratnya banyak dan ada juga yang tidak bisa kerja dilakukan dari rumah," papar Airin. Disnaker Kota Tangsel juga sudah mengimbau agar perusahaan mempekerjakan karyawan dari rumah. Tapi, ada beberapa perusahaan yang tidak bisa kerja dari rumah. "Kalau masih kerja dari kantor yang harus diperhatikan adalah pola hidup sehat, jaga jarak, pakai masker bagi yang batuk dan lainnya," tutupnya. (bud)

Sumber: