142 Pjs Kades Dilantik, Bupati: ‘Jangan Menutup Diri Kepada Masyarakat’

TIGARAKSA – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melantik 142 pejabat sementara (Pjs) kepala desa (kades). Ini karena 142 kades sudah habis masa jabatannya. Untuk pemilihan kades baru, akan digelar pemilihan kades serentak Desember mendatang. Tugas Pjs meneruskan program yang sudah direncanakan hingga terpilih kepala desa yang baru. Selain itu, penggunaan dana desa tahap ke-2 menjadi tanggungjawab Pjs. Termasuk dalam pembuatan surat pertanggugjawaban (SPj). Adapun, prosesi pelantikan digelar di Lapangan Mualana Yudha Negara Puspemkab Tangerang, Selasa (23/7). Zaki berharap, para Pjs dapat langsung melanjutkan kepemimpinan kades terdahulu dalam pembangunan. Ia menyebutkan, hakikatnya desa merupakan bagian terpenting dari Kabupaten Tangerang. “Oleh karenanya jika pembangunan desa terus mengalami peningkatan maka barang tentu akan berimbas pada pembangunan merata. Peningkatan pembangun di seluruh wilayah menjadi salah satu program prioritas,” ujarnya saat pidato usai melantik para pejabat desa. Lanjutnya, pembangunan yang dimaksud merupakan upaya memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan baik bagi masyarakat. Zaki mengaku, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik dapat merangsang pertumbuhan desa. Dari berbagai sektor mulai ekonomi hingga pertumbuhan sosial. “Keinginan tersebut harus dibarengi keseriusan para aparatur desa. Untuk turut serta bersinergi dengan pemerintah daerah mensukseskan berbagai macam program pembangunan,” lanjutnya. Namun, ditengah-tengah pidato, Zaki berpesan dengan bahasa daerah dengan logat sunda khas masyarakat Tangerang. Sontak pesan bupati disambut tawa para pejabat kepala desa yang baru saja dilantik. Padahal, pesan Zaki kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia termasuk kalimat yang serius. “Jangan mentang-mentang jadi pejabat kepala desa, nanti geus beda bae tampilanna gitu (penampilan atau gayanya berubah). Kakarak ngajabat doang pejabat desa gues beda bae tampilana komodeui beneran (baru saja menjabat pjs kepala desa sudah beda penampilannya, apalagi beneran menjadi kepala desa). Punten bae kawas 'oknum' nu 'bodrek', nu iyeu, itu, sediakeun bae 'baygon' nu loba (Maaf, seperti oknum 'Bodrek' yang begini dan begitu sediakan saja baygon yang banyak). Ngomong bae (bilang saja) menjelang musim kemarau banyak nyamuk, daripada kena 'DBD' mendingan kantor disemprot-semprot 'baygon' bae nu loba (lebih baik kantor disemprot baygon yang banyak biar 'bersih'),” katanya yang langsung disambut tawa para hadirin. Setelah itu, Zaki berpesan para pejabat kepala desa untuk senantiasa dapat mengayomi, membimbing, dan dapat menjadi seorang penenang ditengah-tengah masyarakat. Serta menjadi pimpinan di desa tersebut. “Sebagai seorang pimpinan harus bisa memutuskan dan menentukan suatu permasalahan dengan berbagai macam solusi yang dipersiapkan. Jangan menutup diri kepada masyarakat. Dan tentu saja harus senantiasa berkomunikasi dengan para mitra yang ada di desa masing-masing,” ucapnya. “Kepada kepala desa yang sudah selesai menjalankan amanah sebagai kepala desa. Saya ucapkan terimakasih serta penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas segala macam bentuk dedikasi serta pengabdian saudara-saudara. Kalau nyalon (maju di pilkades) lagi semoga jadi (terwujud) lagi, kita doakan kalau yang ngurusan (mangayomi) rakyat. Kalau yang enggak ngurusan rakyat mah biasana liwat. Biasana (kalau tidak mengayomi rakyat biasanya tidak menjadi kepala desa lagi),” tandasnya. Sementara, pelaksana tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyardi mengatakan, usai pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang difasilitasi kecamatan. Ia mewanti-wanti para pejabat sementara kepala desa untuk dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan pemanfaatkan dana desa. Apalagi para Pjs termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak diperbolehkan untuk berpolitik. “Dari awal sudah dibangun komunikasi sebelum pengusulan pejabat sementara kepala desa. Saya meneruskan, polisi sudah tahu dan sudah oke semua. Saya berharap, karena semua yang dilantik ini pegawai negeri maka harus lebih bertanggungjawab apalagi masalah keuangan. Pjs punya kewajiban membantu suksesi pilkades bukan condong pada seseorang akan tetapi untuk menyukseskan,” jelasnya. Senada, Camat Kronjo Asmawi berharap para Pjs dapat bersinergi dalam pembangunan program pemerintah yang sudah direncanakan. Sesuai Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (R-APBDes) 2019. “Anggaran desa tidak bisa digunakan di luar perencanaan. Uangnya sudah ada, harus disalurkan seusai dengan pertuntukkannya. Harus bersinergi dengan cara komitmen menjalankan apa yang sudah direncanakan,” tukasnya. (mg-10)

Sumber: