Pengangguran dan Kemiskinan Masih Mengintai

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menanggapi terkait dengan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten. Menurutnya hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Banten yang harus diselesaikan.

Yeremia mengatakan ber­dasarkan data BPS, pada Mei 2026 masih terdapat sekitar 408 ribu warga Banten yang me­nganggur. Di saat yang sama, pekerja tidak penuh meningkat menjadi 22,76 persen dan pekerja sektor informal mencapai 51,01 persen atau sekitar 3 juta orang. 

”Ini menunjukkan bahwa persoalan Banten bukan sekadar kurangnya pekerjaan, tetapi juga kurangnya pe­kerjaan yang layak, produktif, stabil dan memberikan peng­hasilan yang cukup,” katanya melalui pesan WhatsApp, Senin (10/8).

Bahkan, menurut Yeremia, ada fenomena yang perlu menjadi perhatian serius, yaitu meningkatnya pengang­gur­an pada kelompok ber­pendidikan. TPT lulusan SMA mencapai 9,99 persen, SMK 9,56 persen, bahkan lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 men­capai 9,16 persen.

”Ini merupakan sinyal bahwa ada persoalan link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Maka dari itu, Pemprov Ban­ten harus mengubah pen­dekatan kebijakan ketena­gakerjaan. Tidak cukup hanya mengundang investasi, tetapi harus memastikan investasi tersebut benar-benar menye­rap tenaga kerja lokal dan men­ciptakan pekerjaan formal. 

”Setiap investasi yang masuk ke Banten harus memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan pening­katan kesejahteraan masya­rakat Banten,” ungkapnya.

Di sisi lain, data kemiskinan juga perlu dilihat secara lebih mendalam.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin me­mang turun menjadi sekitar 746,73 ribu orang atau 5,38 persen pada Maret 2026. Namun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir tiga perempat juta warga Banten berada dalam kondisi miskin.

Tak hanya itu garis kemis­kinan per rumah tangga kini mendekati angka Rp3,9 juta per bulan. Hal ini menunjuk­kan tekanan biaya hidup masyarakat semakin tinggi.

”Kita juga perlu hati-hati membaca angka kemiskinan. Penurunan persentase kemiskinan tidak otomatis berarti seluruh masyarakat sudah sejahtera. Ada kelompok masyarakat yang secara statistik sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi sesungguhnya masih sangat rentan jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, terkena PHK, atau menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Karena itu, pemerintah harus memperhatikan masyarakat miskin sekaligus masyarakat rentan miskin,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, terdapat tiga pekerjaan besar yang harus menjadi prioritas Pemprov Banten. Pertama, menciptakan lapangan kerja formal. Pemerintah harus memperkuat kerja sama dengan industri, kawasan ekonomi, dunia usaha dan UMKM untuk membuka pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan layak.

Kedua, membenahi link and match pendidikan dengan kebutuhan industri. Tingginya pengangguran lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi harus menjadi bahan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan kerja. Kuri­kulum, sertifikasi, BLK, pen­didikan vokasi dan program magang harus benar-benar diarahkan berdasarkan kebu­tuhan pasar kerja.

Sumber: