ASN Diminta Hemat BBM dan Listrik, Pemda akan Terapkan WFA

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten, Andra Soni meminta kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemprov Banten, termasuk kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menghemat listrik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini dilakukan menyusul dampak dinamika global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ketersediaan energi.”Saya menganjurkan memerintahkan kepada para ASN untuk memperhatikan listrik lebih jangan meninggalkan ruangan dalam keadaan lampu menyala,” katanya usai halal bihalal di lapangan Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (30/3).

Tak hanya itu, Andra juga tengah mempertimbangkan penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN yang wacananya rutin dilakukan satu hari dalam seminggu. Namun hal itu masih menunggu aturan dari Pemerintah Pusat.”WFA kita nunggu arahan, tapi kita memastikan seluruh pelayanan publik tidak boleh terganggu,” ungkapnya.

Menurut orang nomor satu di Banten ini, penghematan listrik dan BBM sejatinya harus dilakukan meskipun dalam kondisi global yang aman. ”Saya minta ASN saat meninggalkan ruangan listrik dan AC harus dimatikan, hal-hal itu saya pikir sesuatu baik krisis atau tidak harus dilakukan agar kita bisa menghemat energi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Andra juga meminta kepada perangkat daerah untuk mulai memetakan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel, penguatan sistem kerja berbasis digital, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dalam kondisi apapun. ”Mengajak untuk menguatkan prinsip efisiensi dan penguatan produktivitas dalam bekerja, setiap program harus benar-benar memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Kinerja dan kualitas pelayanan tidak boleh menurun,” ungkapnya. 

Sementara itu, Sekda Banten, Deden Apriandhi, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan kendaraan secara optimal bagi seluruh ASN. Hal ini tentu bertujuan untuk efisiensi penggunaan BBM akibat dampak dinamika global.”Artinya kalau memang tidak ada tugas, kendaraan operasional, kendaraan dinas, semua harus standby di kantor,” katanya.

Tak hanya itu, surat edaran juga akan mengatur penggunaan listrik di kantor-kantor dinas, sebagai bagian dari langkah efisiensi.”Kan siang begini nyala semua listrik. Nah nanti saya minta biro umum untuk matiin kecuali kalau ada acara-acara gitu lo. AC juga nanti mungkin akan kita batasi suhunya kurang lebih misalkan 21 sampai 22 derajat supaya bebannya kan gak terlalu besar,” jelasnya.

Adapun aturan WFA, kata Deden masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, agar aturan yang diberlakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah. ”Sesegera ini (efisiensi-red), surat edarannya mau kita bikin hari ini. Ya mudah-mudahan hari ini selesai, ya berarti berlakunya sesegera mungkin,” ungkapnya. 

Hal itu juga akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), yang rencananya akan penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kebijakan ini masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, kondisi global saat ini turut memengaruhi kebijakan di daerah, khususnya terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tahun 2025–2026 ini kita menghadapi situasi yang dipengaruhi oleh faktor global. Harga minyak dan BBM cenderung naik karena konflik Iran, Israel, dan Amerika. Ini tentu berpengaruh kepada kita,” ujarnya kepada wartawan seusai memimpin apel dan halal bihalal di Balai Kota, Senin (30/3).

Benyamin menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mewacanakan pengurangan hari kerja ASN sebagai bagian dari langkah efisiensi energi. Jika kebijakan tersebut diterapkan, maka aktivitas kerja di kantor akan dikurangi, namun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.“Nanti kalau sudah ada juknis dan juklaknya, mungkin kita akan mengurangi hari kerja secara fisik di kantor. Tapi pelayanan publik tetap berjalan 24 jam dalam tujuh hari dengan dukungan teknologi komunikasi,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menekan konsumsi bahan bakar, tetapi juga efisiensi penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran.“Pengurangan hari kerja ini diarahkan untuk efisiensi BBM, listrik, air, dan lain-lain,” jelasnya.

Sambil menunggu kebijakan resmi, Benyamin menginstruksikan seluruh ASN untuk mulai menerapkan langkah-langkah penghematan energi sejak sekarang. Ia meminta agar penggunaan listrik di kantor lebih diperhatikan, termasuk memastikan seluruh peralatan dimatikan saat tidak digunakan.“Saya minta ASN terakhir yang keluar kantor memastikan listrik dan perangkat lainnya dimatikan. Jangan sampai AC masih menyala saat kantor kosong,” tegasnya.

Benyamin juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk serius dalam menerapkan kebijakan efisiensi ini. Pasalnya, kondisi keuangan daerah juga berpotensi terdampak akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.“Kita tidak bisa menganggap enteng, karena kita juga mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari dana perimbangan, setelah sebelumnya kita sudah mengalami pengurangan sekitar Rp520 miliar,” tutupnya. 

Sumber: