BJB OKTOBER 2025

Pengamat, Momentum Kemandirian Fiskal Daerah

Pengamat, Momentum Kemandirian Fiskal Daerah

Pengamat Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Dr. Hady Sutjipto.--

"Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan struktural hubungan keuangan pusat dan daerah yang belum tuntas. Desentralisasi fiskal selama dua dekade terakhir masih menempatkan daerah pada posisi bergantung, bukan berdaya,"paparnya.

Ia menjelaskan, setidaknya ada dua strategi kunci yang harus segera dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi pemangkasan DAU ini:

Pertama  konsolidasi fiskal dan prioritisasi belanja. Pemerintah daerah perlu melakukan audit cepat terhadap seluruh program dan kegiatan. Prinsipnya sederhana yang tidak berdampak langsung pada layanan publik harus ditunda. Efisiensi administratif, penghematan operasional, dan pengendalian perjalanan dinas atau pengadaan yang tidak mendesak harus dilakukan secara disiplin.

Kedua optimalisasi dan inovasi PAD. Sudah saatnya daerah bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. PAD bukan hanya soal pajak dan retribusi klasik, tapi juga inovasi pendapatan berbasis layanan digital, kerja sama pengelolaan aset, serta peningkatan nilai ekonomi potensi lokal. Dan potensi kerja sama dengan sektor swasta bisa menjadi solusi jangka menengah untuk optimalisasi PAD.

"Jadi, Pemerintah daerah hari pintar dan bijak dalam mengelola anggaran. Karena, sudah saatnya pemerintah daerah bergerak dalam kemandirian untuk bisa menggali potensi daerah yang ada,"tutupnya. (ald/ran)

Sumber: