Harga Sembako Tak Boleh Naik

JAKARTA-Pemerintah menjamin, menjelang Ramadan dan Idul Fitri tidak akan ada kenaikan harga komoditas bahan pokok. Untuk memastikannya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, gabungan dari Kementerian Pertanian, TNI AD dan Polri. Satgas akan menindak dan menangkap spekulan harga atau tengkulak yang berani memainkan harga komoditas yang biasa disebut sembako tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan, jalur distribusi pangan masih terbuka menjadi jalan spekulan untuk meraup keuntungan. Selama mereka bebas berkeliaran, harga pangan masih terancam. Itu berlaku meskipun suplai pangan yang disediakan pemerintah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Persoalan rantai distribusi. Adanya pemain spekulan. Adanya pemain monopoli. Itu yang terjadi di lapangan,” ungkap Tito ditemui di Mabes Polri Rabu (3/5). Berdasar laporan yang disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) kesiapan pangan Ramadan dan lebaran tahun ini, Tito mengungkapkan bahwa stok pangan yang tersedia masih aman. “Hasil rakor (rapat koordinasi) kesediaan pangan untuk Ramadan prinsipnya cukup,” ucap dia. Baik stok pangan produksi dalam negeri maupun dukungan pangan yang didatangkan dari luar negeri. Tidak heran pemerintah percaya diri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan meski kebutuhan meningkat signifikan. Kalaupun terjadi kenaikan harga pangan, disparitas dengan harga normal tidak terlalu tinggi. Memastikan jalur distribusi pangan jauh dari gangguan spekulan adalah salah satu cara yang dianggap ampuh untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Untuk itu dibentuk Satgas (Satuan Tugas) Pangan Mabes Polri,” kata Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyebutkan, satgas tersebut tidak bekerja sendiri. Selain KPPU, Polri juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Seluruh instansi tersebut akan turut serta memantau jalur distribusi pangan. Bukan hanya memantau, mereka juga akan mengevaluasi secara rutin. “Setiap dua minggu,” ujar Tito. Pergerakan satgas tidak hanya di tingkat nasional. Melainkan sampai daerah. Orang nomor satu di Mabes Polri itu menyebutkan, Satgas Pangan juga dibentuk di level polda. Mereka diperintahkan bergerak bersama dinas perdagangan, dinas pertanian, serta instansi lain yang turut bertanggung jawab terhadap pasokan pangan di daerah. “Mereka akan melakukan langkah preventif sampai penegakan hukum,” jelas Tito. Evaluasi satgas ditingkat polda pun dilakukan setiap dua pekan. Dengan begitu perubahan dan pergerakan yang terjadi terawasi. Tidak tanggung, Tito menegaskan bahwa kinerja Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di setiap polda juga akan dipantau ketat. Apabila terjadi kenaikan harga namun tidak ada pergerakan dari Satgas Pangan yang sudah dibentuk, dia bakal mencopot Dirkrimsus yang dipercaya memimpin satgas tersebut. “Kami tidak main-main. Kami akan lihat terus,” tegasnya. Di samping mengamankan jalur distribusi pangan dari spekulan, langkah tersebut diambil polri guna memberi efek jera kepada tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang selama ini berani memainkan harga pangan. Senada dengan Tito, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menyampaikan, pihaknya bersama Satgas Pangan akan memantau jalur distribusi pangan secara ketat. “Kalau di titik-titik distribusi itu ada yang coba-coba melakukan tindakan antipersaingan atau tindakan pidana, kami bersama-sama Polri akan melakukan tindakan yang setegas-tegasnya,” terang pria yang akrab dipanggil Syarkawi itu. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, sambung dia, harga pangan harus tetap stabil. Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa stok beras nasional saat ini masih aman. Yakni pada angka 2,2 juta ton. “Tidak ada alasan harga beras naik, seluruh gudang Bulog di Jakarta penuh,” ungkap Amran. Tidak  hanya beras, Menurutnya jika melihat stok saat ini, harga kebutuhan pokok lain juga seharusnya tidak naik. “Contohnya bawang, di petani harganya Rp 8 ribu per kilo, biasanya Rp 15 ribu,” kata Amran. Sementara itu, stok bawang putih dan bawang merah memang belum tersedia untuk puasa dan lebaran tahun ini. Amran mengatakan bahwa surat darinya sudah direspon oleh kementerian BUMN untuk impor bawang merah sebanyak 2 ribu ton dan bawang putih seribu ton bawang putih. “Insya Allah pengadaannya cepat,” katanya. Amran meminta semua pihak untuk turut mengontrol harga di pasaran. Terutama untuk bawang putih dan bawang merah. Dengan dibukanya kran impor, menurut Amran tidak logis jika harga bawang justru naik. “Kalau dominan impor pasti murah, yang mahal kan biasanya dari dalam negeri,” kata pria asal Sulawesi Selatan ini. Dalam catatan Badan Ketahanan Pangan Kementan, hanya stok untuk daging sapi dan kedelai yang mengkhawatirkan. Untuk itu, kran impor untuk daging sapi juga bakalan dibuka. “Untuk daging sapi, saya sudah minta (diimpor) 40 ribu ton,” kata Amran. Selain Impor, Arman juga menyiapkan berbagai strategi untuk memperbaiki stok beberapa komoditas. Salah satunya dengan mempercepat penyerapan stok dari petani ke gudang-gudang milik pemerintah. “Kita percepat serapan terus sampai jumlah yang menguntungkan petani,” katanya. Satgas gabungan dari Kementan, TNI AD, dan Polri juga dipastikan akan turun untuk menindak para pemain harga. Termasuk mencegah kemungkinan adanya monopoli kartel. “Kita lihat saja nanti, kalau pengalaman sebelumnya, cabai saja dikuasai kartel,” pungkas Amran.(jpg/bha)