PKS Tangsel Target Delapan Kursi

SERPONG-Frkasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan delapan kursi di Pemilu 2019 mendatang. Untuk bisa mendapatkan kursi itu, PKS menargetkan sedikitnya ada 2.000 suara yang masuk dari Tangsel. "Untuk persiapan pemilu sudah selesai. Beberapa nama sudah dipilih. Pokoknya target mencapai delapan kursi di DPRD Tangsel," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel Chadijah saat Rakorda DPD PKS Kota Tangsel di RM Remaja Kuring, Serpong, Minggu (29/4). Untuk mencapai target tersebut, saat ini PKS sudah melakukan konsolidasi. Mulai dari tingkat ranting sampai dengan pusat. Bahkan, setiap kader ditetapkan untuk bisa memastikan sedikitnya 2.000 suara masuk. "Target yang kita tetapkan juga sudah jelas. Tadi Ketua Fraksi PKS DPR RI Pak Jazuli sudah menyampaikan berapa besaran target yang harus dicapai oleh tiap kader," ujar Chodijah. Sementara hadir dalam Rakorda PKS, Ketua Frkasi PKS DPR RI Jazuli Zuweni Jazuli. Ia mengatakan, optimistis PKS bisa maju lebih baik di Pemilu 2019 mendatang. Saat ini PKS bersama dengan kader lainnya, PKS sudah menyiapkan nama agar bisa ikut berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres tahun mendatang. "Kita sudah menyiapakan nama-namanya untuk terjun ke Pemilu 2019 yang akan datang. Ada sembilan nama yang akan kami usulkan. Siapaun orangnya nanti belum diputuskan nanti harus berdasarkan rapat, tunggu saja akan kami umumkan," kata Ketua Fraksi PKS asal Dapil Banten III itu. Sementara untuk Tangsel, setiap Kota Kabupaten sudah diputuskan untuk bisa meraih perolehan suara sedikitnya 100.000 suara. Sehingga PKS bisa menjadi salah satu pemenang dalam pemilu yang akan datang. "Strategi sudah kita susun. Tentu nggak mungkin kita beritahu karena ini merupakan kepentingan internal. Dengan strategi itu saya yakin target akan terpenuhi. Baik target daerah ataupun target pusat," tambah dia. Ditambahkannya, tentunya PKS harus selalu dekat dengan masyarakat. Sehingga bisa terjun langsung dan dirasakan kehadirannya. “Upaya harus selalu dekat dengan rakyat. PKS selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat. Salah satu contoh yang sampai sekarang ini kami belum pernah menyetuji adanya kenaikan BBM,” pungkasnya. (mg-7)