Pemkab Serang Beri Tambahan Modal PDAM Rp2 M, BPR Diberi Gedung Baru
Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menandatangani berita acara jawaban fraksi-fraksi DPRD atas pendapat bupati terhadap Raperda Prakarsa DPRD di gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (4/11). (AGUNG GUMELAR/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani bakal mendapatkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar, sedangkan PT BPR Serang mendapatkan gedung baru untuk kantor cabang.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas usai menghadiri acara Rapat Paripurna Jawaban Fraksi-fraksi DPRD atas Pendapat Bupati terhadap Raperda Prakarsa DPRD di gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (4/11).
Najib mengatakan, pada anggaran perubahan 2026 ini Pemkab Serang akan memberikan tambahan penyertaan modal untuk PDAM Tirta Al Bantani sebesar Rp2 miliar.
Penyertaan modal ini diberikan karena akan digunakan untuk mendukung program nasional milik pemerintah pusat agar sukses terselenggara dengan baik. "PDAM dapat penyertaan modal untuk program pendampingan nasional, sudah masuk ke APBD perubahan nilainya sekitar Rp2 miliar," katanya.
Sedangkan untuk PT BPR Serang, kata Najib, diberikan bukan bentuk penyertaan modal namun berupa aset, yang akan terbangun kantor cabang PT BPR Serang. Rencananya kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang di Jalan Kitapa Cimuncang, Kota Serang akan dipakai untuk kantor cabangnya untuk melayani nasabah dari Kabupaten Serang dan Kota Serang.
Dikatakan Najib, kantor baru tersebut nantinya tidak hanya melayani nasabah dari Provinsi Banten, melainkan bisa dari Lampung dan lainnya.
Sedangkan untuk biaya pembangunannya akan dilakukan dari Pemkab Serang, namun untuk waktu pelaksanaannya masih belum diketahui karena masih dalam pembahasan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana mengatakan, rencana tersebut tertuang pada Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk anggaran maupun aset daerah.
Hal itu merupakan upaya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan akselerasi kualitas jasa perbankan untuk masyarakat, dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah.
"Tentunya ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta untuk mendukung program milik BUMD," katanya. (agm)
Sumber:
