Segera Realisasikan Busway Terminal Poris

TANGERANG – Pjs Walikota M Yusuf meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan elevated busway sampai Terminal Poris Plawad. Mengingat volume kendaraan Jakarta-Tangerang sudah cukup padat sehingga kerap menimbulkan kemacetan. Diyakini, dengan hadirnya busway sampai Terminal Poris Plawad dapat mengurangi kepadatan lalulintas. Usulan tersebut disampaikan Yusuf dalam Rapat Kerja Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang dihadiri langsung Gubernur DKI Anies Baswedan, Selasa (¾). "Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan juga dengan pemerintah pusat," pintanya. Selain mempercepat realisasi pembangunan busway Terminal Poris Plawad, Pjs juga mengusulkan adanya masterplan pembangunan yang saling terintegrasi. Karena hal itu akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah Jabodetabekjur. "Saya mengusulkan agar para anggota BKSP mempunyai satu masterplan pembangunan yang sama yang terintegrasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih," ujarnya. Menanggapi beberapa usulan tersebut, Anis Baswedan segera melakukan rapat pembahasan teknis dengan sekretariat BKSP. "Termasuk tadi usulan akan pentingnya mempunyai satu masterplan yang sama yang saling terintegrasi," jelasnya. "Mudah-mudahan target dua minggu kedepan segera bisa ditindak lanjuti," tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga berharap agar keberadaan BKSP benar-benar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabekjur. "BKSP tidak boleh menjadi kelengkapan organisasi. Sehingga Masyarakat yang ada di bagian Jabodetabekjur bisa merasakan keberadaan BKSP," tegasnya. Untuk itu, lanjut Anies diperlukan sinergitas dan keterpaduan diantara pemerintah daerah yang ada untuk bisa saling berkomunikasi membangun Jabodetabekjur demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Kalau yang ada di sekitar Ibukota aja enggak sinkron gimana yang ada jauh di sana," ucap mantan Menteri Pendidikan. Sementara itu, Kepala Bappeda kota Tangerang Said Endrawiyanto meminta agar dalam rapat tekhnis penyelesaian persoalan Jabodetabekjur bisa melibatkan pemerintah pusat. Penanganan persoalan Jabodetabekjur ini perlu campur tangan pemerintah pusat. Artinya kedepan kalau bisa pemerintah pusat bisa juga dihadirkan di forum seperti ini. “Contoh kita dapat bantuan dari DKI untuk menangani persoalan banjir di sekitar mookervart dan situ Cipondoh namun karena pengelolaan Sungai dan Situ ada di pemerintah pusat yang ada akhirnya enggak maksimal," paparnya. Menurut Said, akan lain ceritanya jika pemerintah pusat juga bisa terlibat, makanya sinergitas itu tidak hanya antaranggota BKSP namun juga dengan pemerintah pusat. Sebagai informasi, dalam rapat kerja yang juga dihadiri para kepala daerah di wilayah Jabodetabekjur dibahas lima prioritas persoalan yang ada di wialayah Jabodetabejur antara lain banjir, kemacetan, pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih serta ketahanan pangan. (rls)