17 Daerah Terancam Bangkrut

  JAKARTA-Pelaksanaan pilkada secara langsung telah menguras keuangan daerah. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengungkapkan, sudah ada 17 daerah yang terancam bangkrut karena mengalami defisit APBD akibat menggelar pilkada. "Ini sangat ironis. Saya dapat informasi, banyak kabupaten yang ngos-ngosan menyediakan dana pilkada. Bahkan, sudah 17 kabupaten yang defisit alias hampir bangkrut," kata Lukman kepada JPNN, Senin (5/3). Menurut Lukman, setiap daerah yang menggelar pilkada menyediakan dana paling tidak Rp20 miliar. Bahkan, daerah dengan penduduk padat harus menyediakan dana sampai Rp50 miliar untuk menggelar pilkada langsung. Lukman menambahkan, biaya pilkada langsung yang tinggi membuat sejumlah kepala daerah harus mencari dana taktis. Sebab, biaya pilkada jadi tanggung jawab pemda. "Kenapa banyak kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan, ya salah satunya karena harus cari dana untuk pilkada langsung. Sumbernya kan harus di APBD, bukan dapat suntikan dana APBN," ujarnya. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengkhawatirkan kepala daerah (kada) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal makin banyak. Selain itu, akan banyak calon kada potensial mengundurkan diri karena mahalnya ongkos politik. "Pemda saja harus mengeluarkan dana puluhan miliar, apalagi calon kadanya lebih banyak lagi. Makanya sistem ini harus diubah, jangan sampai makin bertambah kabupaten yang defisit dan kada di-OTT," pungkasnya. Diketahui, belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghitung kebutuhan logistik untuk Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah. Semua kebutuhan itu, harus dibeli oleh dana APBD melalui KPUD sebagai penyelenggaran pilkada langsung. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Pilkada 2018 membutuhkan 211.932.494 lembar surat suara. "Selain surat suara, juga dibutuhkan sekitar 700.020 botol tinta untuk menandai pemilih yang telah menggunakan hak suaranya. Kemudian segel diperkirakan sebanyak 6.860.203 buah dan hologram lebih kurang 1.359.636 buah," ujar Arief pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Februrari lalu. Selain itu, KPU membutuhkan setidaknya 667.976 kotak suara lagi. Sebab, berdasar dari hasil inventarisasi ternyata sekitar 1,8 juta kotak suara dari pemilu sebelumnya masih layak untuk dipergunakan. Sedangkan kebutuhan untuk bilik suara mencapai 1.954.176 buah. Adapun bahan kampanye berupa poster lebih kurang 128.294.166 lembar. Bahan kampanye brosur lebih kurang 128.294.166 lembar. Demikian juga bahan kampanye berupa flyer dengan jumlah yang sama," ucapnya. Arief menambahkan, KPU juga mengangkat sejumlah penyelenggara yang akan bertugas di 385.791 TPS, 63.534 kelurahan/desa dan 5.564 kecamatan. uUntuk TPS ada 2.700.537 orang kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas. “Kemudian di kelurahan/desa, 193.602 orang panitia pemungutan suara (PPS) dan 27.820 orang panitia pemilihan kecamatan (PPK)," pungkas Arief. (jpc/esa)