Sementara mengenai tuntutan kenaikan TPP, DPRD akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama karena APBD Kota Tangerang tengah menghadapi tekanan fiskal.
"Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan TAPD dan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk merumuskan kebijakan ini. Kita lihat dulu kondisi keuangan. Kalau memang ada waktu yang tepat dan keuangan memungkinkan, insyaallah akan kita naikkan lagi," katanya.
Pandu menambahkan, DPRD berencana kembali mengundang perwakilan Forum PPPK setelah pembahasan bersama TAPD dilakukan. Dengan demikian, forum tidak perlu mengajukan audiensi baru untuk mengetahui perkembangan tuntutan mereka.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang Hadi Saputra mengatakan, pihaknya akan melaporkan seluruh aspirasi dan hasil audiensi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Mengenai TPP, Hadi menyebut kebijakan kenaikan telah dibahas dan memiliki dasar melalui peraturan wali kota (Perwal). Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan.
"Untuk TPP kemarin sudah dibahas terkait kenaikan dan sudah ada perwalinya. Tinggal nanti disesuaikan dengan dua kondisi, yakni keuangan daerah dan peraturan yang berlaku," jelasnya.
Adapun persoalan penyesuaian ijazah masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pimpinan. BKPSDM, kata Hadi, akan menyampaikan aspirasi tersebut untuk mendapatkan arahan.
Hadi juga menyebut RDP lanjutan direncanakan berlangsung paling lambat akhir Desember 2026. Pertemuan tersebut akan melibatkan TAPD guna membahas kemungkinan kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah.
"Rencananya akhir Desember paling telat. Nanti tergantung dari dewan terkait surat undangannya, dan akan mengundang TAPD juga," pungkasnya. (mg-9/esa)