PPPK Tagih Kepastian Pengakuan Ijazah S1
Perwakilan PPPK teknis Kota Tangerang bersama anggota DPRD menggelar audiensi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11). -Muhammad Dhuyuf Khuzaimi/Tangerang Ekspres -
TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Sekitar 1.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis penuh waktu di Kota Tangerang mempersoalkan pencatatan kualifikasi pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan ijazah mereka. Sejumlah pegawai yang mengantongi ijazah sarjana (S1) disebut justru tercatat dengan kualifikasi SMA dalam data pengangkatan.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah Forum PPPK Teknis Kota Tangerang mendatangi DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11). Mereka meminta kepastian tindak lanjut atas sejumlah aspirasi yang sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 7 Agustus 2026.
Selain menuntut penyesuaian kualifikasi pendidikan, forum juga mendesak penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), moratorium seleksi CPNS di Kota Tangerang, serta pelaksanaan RDP lanjutan untuk membahas realisasi kesepakatan sebelumnya.
Ketua Forum PPPK Kota Tangerang Jamiludin mengatakan, audiensi kali ini merupakan upaya meminta kepastian atas persoalan yang belum mendapatkan jawaban tuntas. Menurutnya, sejumlah poin dalam RDP pertama masih membutuhkan penjelasan dan keputusan dari pemerintah daerah.
"Kita ingin kepada dewan agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan," ujarnya kepada wartawan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11).
Jamiludin berharap DPRD dapat menjadi jembatan komunikasi antara forum PPPK dan Pemkot Tangerang. Dia juga meminta agar RDP lanjutan menghadirkan pejabat yang sebelumnya terlibat dalam pembahasan, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, BKPSDM, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Salah satu persoalan yang paling mendesak, kata dia, adalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dalam data kepegawaian. Sejumlah PPPK teknis yang memiliki ijazah S1 disebut justru tercatat dengan kualifikasi SMA.
"Yang seharusnya S1, di-downgrade menjadi SMA. Kami ingin dikembalikan lagi menjadi S1," tegasnya.
Dia menyebut persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK teknis yang diangkat pada 2024. Menurut Jamiludin, kondisi serupa tidak dialami PPPK dari kelompok tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan.
Selain penyesuaian kualifikasi pendidikan, forum memperjuangkan penyetaraan TPP PPPK dengan PNS. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jamiludin menegaskan, forum masih mengutamakan jalur dialog untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Namun, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi apabila tidak ada perkembangan berarti, terutama terkait kebijakan TPP pada 2027.
"Kalau tidak direalisasikan pada 2027 dan tidak ada kenaikan, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya. Nanti kami bicarakan bersama teman-teman forum melalui konsolidasi," ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Mochamad Pandu mengatakan, DPRD telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan forum. Namun, tidak semua persoalan dapat diputuskan pemerintah kota karena sebagian berkaitan dengan regulasi dan kewenangan pemerintah pusat.
"Memang ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan karena kita terbentur regulasi. Itu bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat, di KemenPAN-RB dan juga BKN," jelasnya.
Sumber:
