BJB

Buruh Minta Rp5,9 Juta, Pengusaha Tahan Kenaikan

Buruh Minta Rp5,9 Juta, Pengusaha Tahan Kenaikan

Kepala Bidang Hubungan Industial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra.(Asep/Tangerang Ekspres)--

TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang 2027 menghadapi tarik-menarik kepentingan antara pengusaha dan kalangan buruh. Di tengah tuntutan kenaikan upah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing industri agar tidak memicu perpindahan pabrik ke daerah lain.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang berharap kenaikan UMK 2027 tidak lebih dari 5 persen. Sementara kalangan buruh menginginkan upah minimum mencapai Rp5,9 juta atau naik sekitar Rp700 ribu dari UMK 2026.

Ketua Apindo Kabupaten Tangerang Herry Rumawatine mengatakan, pengusaha berharap penetapan upah menggunakan nilai alfa terendah, yakni 0,5, dalam formula penghitungan upah minimum 2027. Menurutnya, kenaikan upah perlu mempertimbangkan produktivitas industri dan persaingan harga produk di pasar.

”Iya kan ada pengali alfa yang rentang 0,5 sampai 1 poin dalam rumus hitungan upah minimum untuk tahun 2027. Kita ingin alfa itu cukup di angka 0,5 saja, jadi naik sekitar 5 persen, itu baru upah minimum, belum hitungan sektoral,” katanya kepada Tangerang Ekspres, Kamis (19/11).

Herry menjelaskan, industri manufaktur, khususnya sektor produksi sepatu, saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan harus memperhitungkan biaya tenaga kerja atau labour cost agar tetap mampu bersaing dengan industri sejenis di daerah lain.

Ia mencontohkan, pabrik sepatu Nike di Majalengka memiliki tingkat upah sekitar Rp2,3 juta per bulan. Sementara UMK Kabupaten Tangerang sudah mencapai sekitar Rp5,3 juta per bulan.

”Contoh di Majalengka, itu ada pabrik produksi sepatu Nike, di Kabupaten Tangerang juga ada. Di sana upah itu masih di angka Rp2,3 juta sebulan, di Kabupaten Tangerang sudah Rp5,3 juta per bulan. Jadi labour cost ini dipertimbangkan perusahaan, bisa tidak kita masih bersaing,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menentukan besaran kenaikan yang akan direkomendasikan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan, pemerintah masih menyerap aspirasi dari unsur pengusaha dan serikat buruh sebelum menyusun rekomendasi kepada Gubernur Banten.

Menurutnya, Bupati Tangerang menginginkan proses penetapan upah berlangsung kondusif dengan mempertimbangkan keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja.

”Kita sudah pertemuan dengan beberapa pihak, termasuk membuka ruang dialog dengan buruh dan pengusaha. Pak Bupati ingin dalam proses penetapan pengupahan ini suasananya lebih kondusif. Kita hati-hati sekali ini demi menjaga iklim investasi tetap kondusif serta mencegah potensi relokasi pabrik padat karya,” katanya.

Kekhawatiran pemerintah bukan tanpa alasan. Disnaker Kabupaten Tangerang mengaku telah menerima surat resmi dari sejumlah perusahaan manufaktur sepatu, di antaranya PT Ching Luh dan PT Adis Balaraja, terkait penurunan pesanan serta persaingan dengan industri sejenis di Thailand dan Vietnam.

Hendra mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun usulan kenaikan upah. Apalagi, sejumlah perusahaan memiliki fasilitas produksi di daerah lain, seperti Cirebon, Majalengka, dan Salatiga.

”Laporan perusahaan sudah kami terima secara resmi. Tentu ini jadi pertimbangan kami dalam memberikan usulan ke Gubernur Banten. Ada perusahaan sepatu yang sudah punya cabang di Cirebon, Majalengka juga di Salatiga. Kita khawatirkan pemindahan pesanan produksi sepatu ke sana. Jadi kami sangat hati-hati sekali,” jelasnya.

Sementara itu, kalangan buruh memiliki harapan berbeda. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Kabupaten Tangerang Awaludin mengatakan, tuntutan kenaikan UMK 2027 masih dibahas secara internal. Namun, secara ideal buruh menginginkan upah minimum mencapai Rp5,9 juta.

Sumber: