BJB

Pembangunan Tiga Titik GKB Tersendat

Pembangunan Tiga Titik GKB Tersendat

Salah satu bangunan Graha Kita Bersama (GKB) di Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Pemkot Tangerang menargetkan pembangunan 20 GKB rampung akhir 2026.-Muhammad Dhuyuf Khuzaimi/Tangerang Ekspres -

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Pembangunan 20 Graha Kita Bersama (GKB) di Kota Tangerang telah melampaui 60 persen hingga November 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menargetkan seluruh proyek yang ditangani Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) tersebut rampung pada akhir tahun ini, meski tiga titik masih mengalami keterlambatan.

Kepala Disperkimtan Kota Tangerang Decky Priambodo Koesrindartono mengatakan, dari 20 lokasi pembangunan, sebanyak 17 titik berjalan relatif baik. Sementara tiga titik lainnya membutuhkan pengawasan dan percepatan pekerjaan karena sempat terkendala cuaca dan ketersediaan material.

"Yang lain ini oke, 17 oke, yang tiga ini agak tersendat. Tapi kita tetap optimistis bisa diselesaikan. Kita pastikan 20 titik ini harus bisa rampung," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (17/11).

Menurut Decky, musim hujan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan berkala dan meminta kontraktor mempercepat penyelesaian pekerjaan agar sesuai target.

"Sebetulnya pekerjaannya tidak terlalu sulit. Hanya kemarin ada beberapa kendala, termasuk musim hujan yang seharusnya bisa diantisipasi. Tapi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan," katanya.

Dia menjelaskan, pembangunan GKB dibagi dalam dua tahap, masing-masing mencakup 10 titik. Pada tahap pertama terdapat pekerjaan fisik murni dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Sementara progres pembangunan 10 titik pada tahap berikutnya diperkirakan telah mencapai sekitar 95 persen.

Decky menegaskan, pembangunan GKB tidak sekadar menambah gedung baru, tetapi juga menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk.

Salah satu fungsi yang disiapkan adalah mendukung pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Fasilitas GKB diharapkan dapat menunjang penguatan Posyandu yang kini diarahkan untuk memberikan pelayanan berdasarkan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Kita melihat GKB ini bisa diintegrasikan dengan program Posyandu. Jadi, penyediaan sarana dan prasarananya sekaligus mendukung penguatan Posyandu untuk enam layanan SPM. Dengan begitu, manfaatnya bisa lebih luas untuk masyarakat," jelasnya.

Decky menyebutkan, Kota Tangerang memiliki sekitar 1.300 Posyandu. Namun, baru sekitar 30 persen yang memiliki fasilitas milik pemerintah daerah. Sebagian besar lainnya masih memanfaatkan atau menumpang di fasilitas permukiman.

Karena itu, GKB juga diarahkan untuk menyediakan tempat yang lebih representatif bagi Posyandu yang belum memiliki fasilitas sendiri. Selain ruang pelayanan, kawasan GKB dapat dimanfaatkan untuk aktivitas bersama masyarakat, seperti olahraga dan bermain anak, serta dilengkapi ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam konsep penataannya, Disperkimtan mengupayakan komposisi 60 persen bangunan dan 40 persen ruang terbuka. Pemanfaatan lahan juga tidak seluruhnya melalui pembelian tanah baru, tetapi dapat menggunakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang tersedia.

Decky menjelaskan, pembangunan fasilitas publik di kawasan kampung dan permukiman padat menjadi salah satu perhatian karena ketersediaan lahannya relatif terbatas dibandingkan kawasan perumahan yang memiliki fasos-fasum.

"Kenapa dibutuhkan lahan? Karena selama ini pembangunan sarana prasarana banyak dilakukan di kawasan perumahan yang memiliki fasos-fasum. Sementara masyarakat di kawasan kampung atau permukiman padat cukup sulit mendapatkan fasilitas publik. Jadi, ini untuk menjawab kebutuhan ruang bersama masyarakat," paparnya.

Sumber: