Kejar Target Opsen PKB, RT/RW Dikerahkan

Kamis 19-11-2026,19:29 WIB
Reporter : Muhammad Dhuyuf Khuzaimi
Editor : Endang Sahroni

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Tangerang masih belum mencapai target. Hingga 17 November 2026, penerimaan Opsen PKB baru menyentuh 76,62 persen, sedangkan Opsen BBNKB masih 67,28 persen.

Untuk mendongkrak penerimaan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai memperkuat sosialisasi hingga tingkat lingkungan. Sebanyak 300 pengurus RT dan RW dari enam kecamatan dilibatkan untuk mengajak masyarakat lebih patuh membayar pajak kendaraan.

Sosialisasi yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tange­rang itu ditutup Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan di Aula Kantor Kecamatan Karawaci, Kamis (19/11).

Setiap kecamatan mengirimkan 50 peserta. Mereka dibekali pemahaman mengenai mekanisme pemungutan opsen PKB dan BBNKB serta kontribusi pajak kendaraan terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.

Maryono mengatakan, pengurus RT dan RW memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat karena berinteraksi langsung dengan warga. Dia berharap, pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi ti­dak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan ke lingkungan masing-masing.

"Terima kasih kepada seluruh camat, lurah, dan RT/RW yang terus menginformasikan kepada warganya tentang pentingnya taat pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber pembangunan di Kota Tangerang," ujar Maryono.

Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengungkapkan, berdasarkan data per 17 November 2026, penerimaan Op­sen PKB tercatat Rp313,84 miliar dari target Rp411,25 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp97,41 miliar untuk mencapai target.

Sementara itu, penerimaan Opsen BBNKB baru mencapai Rp177,21 miliar atau 67,28 persen dari target Rp268,50 miliar. Dengan demikian, masih dibutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp91,29 miliar.

Menurut Kiki, sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten melalui Samsat serta Jasa Raharja. Kolaborasi itu diharapkan memperluas jangkauan informasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.

"Kami terus berupaya agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bantuan pemerintah," jelasnya.

Bapenda juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten dan diperpanjang hingga 31 Desember 2026.

Program tersebut meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen pokok PKB, serta pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).

Melalui sosialisasi hingga tingkat RT/RW dan program relaksasi tersebut, Pemkot Tangerang berharap kepatuhan wajib pajak meningkat. Tambahan penerimaan dari sektor pajak kendaraan diharapkan dapat membantu mengejar target pendapatan daerah sekaligus menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. (mg-9/esa)

Kategori :