1.000 RTLH Ditarget Beres Dibangun November

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Program bedah rumah atau peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tangerang terus dikebut. Dari total target 1.000 rumah pada tahun ini, progres pengerjaan diperkirakan telah mencapai sekitar 80 hingga 85 persen dan ditargetkan seluruhnya rampung pada pertengahan November 2026.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tange­rang, Decky Priambodo Koesrindartono mengatakan, seluruh 1.000 titik program tersebut saat ini berjalan secara paralel. Sebagian rumah bahkan telah selesai 100 persen dan tinggal menunggu proses administrasi serta pelaporan.

“Semua berjalan. Semuanya jalan, tinggal di situ berapa persen penyelesaiannya. Kalau diestimasi kemarin sekitar 80 sampai 85 persen sudah sampai,” ujar Decky, Selasa (29/8).

Menurutnya, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Pengerjaan tidak dilakukan dengan sistem antrean, melainkan seluruh titik dikerjakan secara bersamaan sesuai progres masing-masing.

Decky memperkirakan sebagian besar pembangunan fisik telah mendekati tahap akhir. Bahkan, berdasarkan perkiraan sementara, sekitar 60 hingga 70 persen rumah telah selesai secara fisik. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih akan kembali dicek berdasarkan data terbaru di lapangan.

“Sudah pasti ada yang 100 persen. Berapa jumlahnya saya belum tahu. Nanti saya cek lagi. Sekarang sudah 70 sampai 80 persennya, insyaallah aman,” katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran program bedah rumah berbeda dengan pekerjaan fisik pemerintah pada umumnya. Program tersebut menggunakan pola swakelola tipe IV yang melibatkan langsung Pokmas sebagai pelaksana di masyarakat.

Pembayaran dilakukan dua tahap, yakni 75 persen pada tahap awal dan 25 persen sisanya setelah pekerjaan fisik mencapai lebih dari 50 persen. Skema tersebut dinilai memudahkan masyarakat karena pelaksana bukan kontraktor atau pengusaha besar.

“Pembayaran pertama 75 persen. Mereka kerjakan, sudah pembangunan fisiknya lebih dari 50 persen, kita bayar 25 persen lagi. Jadi caranya cuma dua kali bayar, 75 persen sama 25 persen sisanya,” jelas Decky.

Selain memperbaiki rumah warga, program tersebut menurut Decky juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Sebab, proses pengerjaan melibatkan tenaga kerja dan pembelian kebutuhan material di lingkungan sekitar.

“Bukan hanya membangun, tapi juga bagaimana bisa menggerakkan masyarakat. Mereka bisa mendapatkan, istilahnya, muter duit di bawah dengan belanja-belanja, ada orang yang bekerja,” ujarnya.

Meski pengerjaan secara teknis dinilai tidak menghadapi kendala berarti, Decky menyebut penentuan penerima manfaat menjadi tantangan terbesar. Pemerintah harus memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengatakan, kriteria penerima tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah Kota Tangerang, di antaranya masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tidak layak huni, serta kepemilikan rumah merupakan milik pribadi dan bukan rumah kontrakan.

Terkait penggunaan data desil, Decky menyebut pemerintah pusat telah menggunakan pendekatan tersebut dalam menentukan penerima sejumlah program bantuan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun, untuk program Pemkot Tangerang, ketentuannya masih mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal).

Sumber: