DPRD Minta OPD Tancap Gas, Serapan APBD Baru 80 Persen
Petugas DPUPR Kota Tangerang melakukan perbaikan infrastruktur di kawasan Looping Karawaci, beberapa waktu lalu.-Dok. Tangerang Ekspres-
TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang 2026 yang baru berkisar 80 persen hingga akhir Oktober menjadi perhatian DPRD. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didesak mempercepat pelaksanaan program agar target serapan anggaran tercapai sebelum tutup tahun, tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo menilai, percepatan belanja daerah harus menjadi perhatian serius Pemkot Tangerang. Terlebih, realisasi APBD 2025 hanya mencapai sekitar 89,4 persen. Capaian tersebut menjadi catatan karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir penyerapan anggaran mengalami penurunan.
Arief berharap, kinerja anggaran tahun ini bisa kembali meningkat. Bahkan, dia mendorong realisasi 2026 melampaui capaian tahun lalu maupun 2024.
“Saya berharap tahun ini kita bisa kembali rebound, memastikan serapan anggaran kita naik. Bila perlu bukan cuma lebih baik dari tahun lalu, tetapi juga lebih baik dari tahun 2024,” ujarnya, Rabu (18/11).
Menurut Arief, Pemkot harus memastikan seluruh program yang telah direncanakan segera dieksekusi. OPD juga perlu memperkuat manajemen risiko agar kendala pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi sejak awal, bukan justru menjadi alasan keterlambatan.
Namun, dia mengingatkan percepatan penyerapan anggaran tidak boleh sekadar mengejar angka. Kualitas pekerjaan, terutama proyek pembangunan yang dikebut menjelang akhir tahun, harus tetap menjadi prioritas.
“Jangan sampai optimalisasi penyerapan anggaran ini mengorbankan kualitas pelaksanaan kegiatan karena pengerjaannya terburu-buru. Implementasi program di akhir tahun tetap harus menjaga kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Arief juga meminta pengawasan diperketat, baik oleh DPRD maupun masyarakat. Menurutnya, belanja daerah harus benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai standar dan memberi manfaat bagi warga, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Sorotan DPRD turut diarahkan pada keterlambatan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur. Arief menyebut, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi progres penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Salah satu persoalan yang dibahas adalah perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa. Perubahan tersebut berdampak pada tahapan tender sehingga sejumlah kegiatan mengalami keterlambatan.
“Menurut saya, kita perlu mengevaluasi keseluruhan proses yang ada. Mana tahapan yang bisa diefisienkan waktunya dan mana yang bisa dipercepat tanpa keluar dari koridor aturan,” jelasnya.
Dia meminta Pemkot mengantisipasi potensi perubahan regulasi pemerintah pusat sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, OPD memiliki skenario alternatif apabila kebijakan baru berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek.
Selain pembenahan proses pengadaan, Arief menilai kapasitas aparatur dalam mengelola program dan proyek perlu ditingkatkan. Penguatan kemampuan manajemen program (program management) dan manajemen proyek (project management) dinilai penting agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif di tengah berbagai kendala.
Arief juga mengingatkan Pemkot agar tidak menjadikan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, SiLPA yang terlalu besar dapat mencerminkan perencanaan yang tidak matang atau program yang gagal direalisasikan.
Sumber:
