DPRD Minta OPD Tancap Gas, Serapan APBD Baru 80 Persen

Rabu 18-11-2026,20:30 WIB
Reporter : Muhammad Dhuyuf Khuzaimi
Editor : Endang Sahroni

Dia memahami pemerintah daerah tetap membutuhkan saldo anggaran untuk membiayai operasional pada awal tahun, terutama ketika pendapatan asli daerah (PAD) belum terkumpul optimal. Namun, kebutuhan tersebut harus dihitung secara proporsional dan tidak menjadi pembenaran rendahnya realisasi belanja.

Arief pun meminta Pemkot memiliki ukuran yang jelas mengenai batas SiLPA yang wajar. Sebab, anggaran yang tidak terserap berarti ada program yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Untuk memperkuat pengawasan, Arief mengusulkan tiga kriteria OPD yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, perangkat daerah dengan pagu anggaran besar. Kedua, OPD yang kegiatannya melibatkan banyak pihak dan berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Ketiga, OPD yang menjalankan program dengan dampak langsung terhadap masyarakat.

“Jadi, tiga koridor ini menjadi kerangka untuk menentukan OPD mana yang perlu diberikan atensi lebih. Dengan begitu, pengawasan dan evaluasi bisa dilakukan berdasarkan skala prioritas serta tingkat risiko masing-masing OPD,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono menyebutkan, berdasarkan evaluasi hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyerapan APBD Kota Tangerang berada di kisaran 80,2–80,5 persen.

Menurut Ruta, capaian tersebut masih sesuai dengan rencana kas yang disusun masing-masing OPD. Pasalnya, setiap perangkat daerah memiliki karakteristik pekerjaan dan jadwal penyerapan anggaran yang berbeda.

“Kalau serapan anggaran secara kota itu, sesuai dengan angka rencana kas, sekitar kurang lebih 80 persen. Realisasinya pun kurang lebih itu, antara 80,2 atau 80,5 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak semua kegiatan memiliki pola penyerapan yang sama. Ada program yang harus direalisasikan sejak awal tahun, tetapi ada pula kegiatan yang memang baru dijadwalkan mulai November. Karena itu, persentase serapan tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja OPD.

“Setiap OPD itu mungkin jadwal serapannya berbeda-beda, karena karakteristik pekerjaannya juga berbeda. Ada yang harus diserap Januari, ada juga yang sesuai jadwal baru mulai November. Jadi, rencana kas itu memang sudah direncanakan masing-masing OPD,” jelasnya.

Ruta mencontohkan, kegiatan pembangunan fisik umumnya memiliki pola penyerapan lebih besar menjelang akhir tahun. Pembayaran pekerjaan konstruksi dilakukan setelah pekerjaan mencapai tahapan tertentu sesuai kontrak.

“Kalau misalnya mau bikin jalan, jalannya belum selesai ya tidak akan dibayar. Dari sisi serapan juga tidak akan terserap, tetapi di lapangan pekerjaannya sudah berjalan,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemkot tidak hanya memantau persentase penyerapan anggaran. Progres fisik pekerjaan, tahapan kontrak, hingga kelengkapan administrasi juga menjadi bahan evaluasi.

Melalui bagian administrasi pembangunan Asda II, monitoring dilakukan setiap bulan. Bahkan, tim diterjunkan setiap pekan untuk mengecek perkembangan pekerjaan secara langsung di lapangan.

“Setiap bulan kita lakukan monitoring, setiap minggu tim kita monitoring ke lapangan, cek fisiknya. Kita juga cek secara administrasinya, artinya ini sudah mulai kontrak atau belum. Itu kita monitoring terus,” katanya.

Ruta mencontohkan, realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang masih di bawah rata-rata kota belum tentu menunjukkan pekerjaan terlambat. Penilaian harus melihat progres fisik dan kesesuaian pelaksanaan dengan tahapan kontrak.

“PU serapannya mungkin masih di bawah rata-rata, tetapi kita lihat dari sisi progres di lapangan. Apakah sudah kontrak, sudah berapa progresnya. Jadi, kita tidak hanya melihat indikator serapan, tetapi juga apa yang terjadi di lapangan,” jelasnya.

Kategori :