Hendra menjelaskan, pembahasan lebih lanjut masih menunggu kesiapan seluruh pihak dan ketentuan yang menjadi dasar penetapan upah minimum 2027.
Padahal, waktu pembahasan semakin terbatas. Rekomendasi UMK dari kabupaten/kota harus disampaikan kepada Gubernur Banten sebelum 27 November.
Sebagai gambaran, UMK Kabupaten Tangerang 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377 per bulan. Angka tersebut naik 6,31 persen atau bertambah sekitar Rp309.256 dibandingkan UMK 2025 sebesar Rp4.901.117.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 703 Tahun 2025. Selain UMK, Kabupaten Tangerang juga memiliki ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2026 dengan besaran berbeda sesuai klasifikasi sektor usaha.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung, tuntutan pengusaha agar kenaikan UMK dibatasi maksimal 5 persen kini menjadi salah satu aspirasi yang akan berhadapan dengan kepentingan pekerja. Pemerintah daerah dituntut memastikan keputusan pengupahan tidak hanya menjaga keberlangsungan industri dan investasi, tetapi juga tidak mengorbankan kesejahteraan buruh.(sep)