TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 dibatasi maksimal 5 persen. Pengusaha mengingatkan, kenaikan upah yang terlalu tinggi berpotensi membebani biaya produksi, menekan daya saing industri, hingga mendorong perusahaan mengurangi tenaga kerja atau memindahkan pabrik ke daerah lain.
Ketua Apindo Kabupaten Tangerang, Herry Rumawatine, secara khusus meminta pemerintah menggunakan nilai alfa terendah, yakni 0,5, dalam formula penghitungan upah minimum. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha, terutama di tengah meningkatnya biaya operasional dan persaingan investasi antardaerah.
“Nilai alfa 0,5 sampai 1, kita ingin alfa yang paling rendah karena upah di Tangerang tinggi dibandingkan wilayah sekitar. Banyak perusahaan yang mengurangi tenaga karena tutup maupun relokasi. Tingkat pengangguran terbuka tinggi. Dengan pertimbangan tersebut, alfa lebih baiknya 0,5 atau secara persentase cukup di angka 5 persen,” ujar Herry.
Ia menegaskan, kenaikan upah tidak bisa hanya dilihat dari tambahan penghasilan pekerja. Sebab, setiap kenaikan UMK akan berdampak berantai terhadap komponen biaya perusahaan, mulai dari struktur dan skala upah, pembayaran lembur, iuran BPJS hingga pajak.
Herry mencontohkan, perusahaan padat karya dengan 10 ribu pekerja harus menanggung tambahan biaya penggajian hingga Rp1 miliar setiap bulan apabila upah masing-masing karyawan naik Rp100 ribu.
“Kenaikan Rp100 ribu saja dikali karyawan yang 10 ribu orang, itu sudah Rp1 miliar sebulan. Ini efeknya banyak, maka ada struktur skala upah yang harus naik, lembur harus naik, iuran BPJS harus naik, pajak naik. Jadi akumulasi kenaikan upah harus semua naik,” jelasnya.
Menurut Herry, persoalan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah kesenjangan upah minimum antardaerah. Perbedaan biaya tenaga kerja dinilai dapat memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi produksi, terutama bagi industri yang memiliki pabrik di beberapa wilayah.
Ia mencontohkan industri sepatu bermerek Nike yang beroperasi di Tangerang dan Majalengka. Dengan produk yang sama, perusahaan harus menghadapi perbedaan tingkat upah yang cukup jauh.
“Belum kita bicara disparitas. Di Tangerang ada sepatu Nike, di Majalengka ada pabrik Nike juga dengan UMK Rp2,3 juta, di Tangerang gaji Rp5,2 juta. Bisa bersaing tidak? Itu produk yang sama,” katanya.
Meski demikian, Herry menegaskan pengusaha tidak menolak peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, kenaikan upah harus sejalan dengan kemampuan perusahaan agar tidak berujung pada penutupan usaha maupun pemindahan kegiatan produksi.
“Pada prinsipnya kita senang buruh sejahtera, tetapi sumber lahannya jangan sampai berat hingga perusahaan tutup. Itu yang harus dipikirkan. Perusahaan bisa survive dan buruh sejahtera,” tegasnya.
Herry menambahkan, penentuan nilai alfa 0,5 juga perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tangerang, termasuk banyaknya perusahaan yang mengurangi tenaga kerja akibat penutupan maupun relokasi. Sementara itu, untuk komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Apindo masih menunggu hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, pembahasan UMK Kabupaten Tangerang 2027 hingga pertengahan November masih sebatas penjaringan aspirasi. Pemerintah daerah belum masuk pada pembahasan angka kenaikan maupun perhitungan kebutuhan hidup layak.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Hendra, mengatakan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.
“Masih persiapan-persiapan. Komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk menyerap aspirasi dari semua pihak. Ada pengusaha, ada juga perwakilan buruh,” ujarnya, Minggu (15/11).