TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjamin ketersediaan pangan, khususnya beras, mencukupi hingga akhir 2026. Namun, jaminan tersebut berada di tengah tekanan sektor pertanian menyusul penyusutan luas panen padi sebesar 5,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut pemerintah tidak hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, Nasir, menyebut stok pangan di Banten saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton. Menurutnya, jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga penghujung tahun.
”Terkait ketersediaan pangan di Provinsi Banten, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada kekurangan. Stok kita masih di kisaran 4,8 juta ton,” ujarnya saat ditemui di Gedung Negara Provinsi Banten, Rabu (4/11).
Untuk menjaga pasokan sekaligus menekan gejolak harga, Pemprov Banten menggandeng Perum Bulog mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional di berbagai wilayah.
Distribusi tersebut menjadi salah satu langkah intervensi pemerintah agar pasokan beras tetap tersedia dan harga tidak melampaui ketentuan. Selain itu, pengawasan diperketat melalui Satuan Tugas (Satgas) Saber Beras yang setiap hari turun ke lapangan.
Nasir mengatakan, satgas bertugas memastikan harga beras di tingkat konsumen tetap sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Apabila ditemukan beras yang terindikasi tidak aman atau melanggar ketentuan, pemerintah akan menindaklanjutinya sesuai hukum.
”Tim Saber Beras tiap hari turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada gejolak harga beras di masyarakat dan semua sesuai regulasi HET. Jika ditemukan beras terindikasi tidak aman, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi produksi, Pemprov Banten berharap membaiknya curah hujan di sejumlah daerah yang sebelumnya mengalami kekeringan dapat mempercepat aktivitas pertanian. Petani diharapkan segera mengolah lahan dan melakukan percepatan tanam untuk menjaga kesinambungan produksi.
Nasir menyebut sejumlah sentra pertanian, termasuk Pandeglang Utara, masih mampu menjalankan panen secara berkala tanpa kendala berarti.
Meski demikian, tantangan sektor pertanian Banten belum sepenuhnya teratasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan luas panen padi pada 2026 diperkirakan hanya mencapai 326,41 ribu hektare. Angka tersebut menyusut 19,01 ribu hektare atau 5,50 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 345,42 ribu hektare.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen sepanjang Januari-September 2026 tercatat 308,67 ribu hektare. Jumlah tersebut turun 6,15 ribu hektare atau 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 314,82 ribu hektare.
Sementara itu, potensi luas panen pada Oktober-Desember 2026 diperkirakan hanya sekitar 17,75 ribu hektare.
Penyusutan luas panen tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan produksi beras. Sebab, jaminan ketersediaan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada stok yang ada, tetapi juga membutuhkan penguatan produksi dalam jangka panjang.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan pemerintah terus mendorong sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Banten yang kini telah mencapai 114.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 100. Peningkatan NTP mengindikasikan kemampuan ekonomi petani membaik karena pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan produksi dan konsumsi.