APBD Perubahan Menyusut, Pemprov Banten Klaim Program Prioritas Aman

Rabu 16-09-2026,21:09 WIB
Reporter : Syirojul Umam
Editor : Andi Suhandi

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi Banten memangkas target pendapatan pada APBD Perubahan 2026. Kendati kantong daerah menyusut, Pemprov tetap optimistis penurunan anggaran ini tidak akan mengorbankan program prioritas duet Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah. Publik kini menanti seberapa realistis janji tersebut di tengah ruang fiskal yang kian sempit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengakui penurunan pendapatan berdampak terhadap kas daerah. Efisiensi belanja operasional pun disiapkan untuk menjaga program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Ya berdampak, kita kan sudah melakukan efisiensi. Yang pasti program prioritas tetap berjalan,” ujar Deden, Rabu (16/9).

Program yang dipastikan tetap berjalan antara lain sekolah gratis SMA, SMK, dan SKh swasta, kepesertaan BPJS bagi warga tidak mampu, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas masyarakat melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

“Ya seperti sekolah gratis, BPJS, terus infrastruktur yang berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat, tetap berjalan. Tidak terdampak,” katanya.

Efisiensi akan lebih banyak menyasar belanja operasional pemerintah, seperti konsumsi rapat, listrik, dan pemeliharaan. Pemprov juga berharap penerimaan daerah kembali menguat melalui peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Deden menyebut pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai sejumlah sumber penerimaan yang diharapkan meningkat seiring aktivitas ekonomi.

“Kita berharap saja bahwa kita semua memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak,” ujarnya.

PAD Tertekan

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, total pendapatan daerah turun 4,06 persen atau Rp408,98 miliar. Target yang sebelumnya Rp10,08 triliun terkoreksi menjadi Rp9,67 triliun.

Tekanan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun 5,67 persen atau Rp424,76 miliar, dari Rp7,49 triliun menjadi Rp7,06 triliun.

Di sisi lain, pendapatan transfer naik 0,53 persen atau Rp13,77 miliar menjadi Rp2,59 triliun. Pendapatan hibah juga meningkat 30,97 persen, dari Rp6,45 miliar menjadi Rp8,45 miliar.

Penurunan PAD tersebut membuat ruang gerak anggaran pemerintah daerah semakin terbatas. Anggota DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengingatkan efisiensi tidak boleh berujung pada melemahnya pelayanan publik.

Menurut dia, anggaran daerah bukan hanya untuk membiayai pembangunan, tetapi juga memastikan operasional organisasi perangkat daerah (OPD) tetap mampu melayani masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah hadir hanya sebagai birokrasi yang mampu membayar dirinya sendiri, tetapi tidak mampu menghadirkan program bagi rakyat. Ukuran keberhasilan APBD bukan berapa banyak anggaran yang terserap, tetapi berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan,” tegasnya.

Dengan pendapatan yang menyusut, Pemprov Banten kini dituntut memastikan efisiensi benar-benar menyasar belanja yang dapat ditekan, bukan mengorbankan program dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(mam)

Kategori :