Fraksi PDIP Desak Pemprov Banten Perkuat Kesiapsiagaan dan Anggaran
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten meninjau kantor BPBD Provinsi Banten, belum lama ini.--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten mendesak Pemprov Banten untuk meningkatkan kesiapsiagaan hingga penambahan anggaran untuk perlengkapan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PDIP DPRD Banten, Yeremia Mendrofa usai melakukan kunjungan lapangan dan monitoring bersama seluruh anggota ke Kantor BPBD Provinsi Banten. Kunjungan dilakukan untuk memantau langsung kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam sekaligus menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
Yeremia mengatakan, Provinsi Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai potensi bencana, mulai dari erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan akibat fenomena El Nino, kebakaran hutan dan lahan, hingga cuaca ekstrem.
Maka dari itu, ia menegaskan pentingnya pergeseran pola penanganan bencana dari yang semula reaktif menjadi preventif dan terukur.
"Dalam konteks meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi dampak abu vulkanik, kesiapsiagaan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah bencana terjadi. Pemerintah harus memastikan seluruh sistem penanggulangan bencana bekerja secara cepat, terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat," katanya, Minggu (13/9).
Ia menjelaskan, terdapat 12 catatan kritis terkait pengelolaan bencana di Banten. Poin-poin tersebut meliputi perlunya penambahan anggaran kebencanaan, penguatan persediaan logistik (buffer stock), modernisasi sarana dan prasarana, serta evaluasi kapasitas gudang penyimpanan bantuan.
Selain itu, keandalan sistem peringatan dini (Early Warning System), pemeliharaan rutin alat operasional, hingga pemutakhiran peta wilayah rawan bencana juga menjadi sorotan utama.
"Anggaran kebencanaan harus dipandang sebagai investasi keselamatan masyarakat, bukan sekadar belanja ketika bencana sudah terjadi," jelasnya.
Tak hanya aspek teknis, perhatian terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas saat tanggap darurat turut menjadi perhatian. Edukasi masyarakat melalui simulasi evakuasi berkala dan koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, Basarnas, serta relawan juga dinilai perlu terus ditingkatkan.
"Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Penguatan BPBD Banten dipandang bukan sekadar urusan kelembagaan, melainkan kewajiban negara dalam melindungi warga dari ancaman bencana," paparnya.
Sebelumnya, Pemprov Banten bersama BPBD memastikan peta dan jalur evakuasi penanganan bencana akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) telah disiapkan secara menyeluruh. Meski demikian, kelengkapan rambu serta petunjuk fisik jalur evakuasi di lapangan masih belum merata di seluruh kawasan pesisir.
Kepala BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahiddin, mengatakan berdasarkan hasil pemetaan, jalur evakuasi di kawasan padat penduduk dan pusat pariwisata seperti Anyer, Carita, Labuan, hingga Pulo Merak saat ini sudah dilengkapi dengan rambu penunjuk arah dan titik kumpul.
"Jalur evakuasi itu kita sudah ada peta evakuasi se-Indonesia, termasuk Banten. Tapi dari sekian peta itu, yang sudah terpasang rambunya memang di daerah ramai penduduk dan wisata, mulai dari Anyer, Carita, sampai Labuan," katanya.
Namun sayangnya, untuk wilayah pesisir bagian selatan seperti Kabupaten Lebak mulai dari Bayah, Binuangen, hingga wilayah Ujung Kulon, kelengkapan fisik rambu evakuasi dilaporkan masih minim akibat keterbatasan anggaran pengadaan.
Sumber:
- Share:
