TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di paruh pertama tahun anggaran 2026 berjalan lambat. Memasuki akhir Mei, realisasi belanja daerah tercatat baru menyentuh angka kisaran 28 persen, meleset dari target perencanaan yang telah ditetapkan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, mengingat lambatnya serapan anggaran daerah berisiko menghambat akselerasi pembangunan serta laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengungkapkan bahwa perlambatan ini merupakan dampak dari kebijakan evaluasi total terhadap program kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini diambil demi menjamin efektivitas anggaran agar tepat sasaran.
Namun di sisi lain, pengetatan evaluasi ini memicu efek domino berupa keterlambatan pengajuan agenda kerja hingga tersendatnya proses lelang proyek.
"Serapan anggaran kita saat ini memang masih di bawah target. Pemicu utamanya karena adanya evaluasi menyeluruh, sehingga OPD cenderung berhati-hati dalam mengusulkan kegiatan. Bahkan, proses lelang pun baru berjalan di beberapa titik," katanya saat ditemui di gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (25/5).
Deden menegaskan, Pemprov Banten sengaja memilih mengutamakan pemetaan yang matang daripada terburu-buru mengeksekusi anggaran tanpa dampak konkret bagi masyarakat.
Meski angka serapan di atas kertas minim, Deden meminta publik tidak langsung menyimpulkan bahwa proyek di lapangan mandek. Ia menjelaskan adanya perbedaan ritme antara pencairan dana dan progres fisik pekerjaan. Banyak proyek fisik yang mekanismenya menggunakan sistem pembayaran di akhir atau setelah mencapai termin tertentu.
"Kita harus melihat dua sisi, capaian anggaran dan capaian kinerja. Bisa jadi realisasi anggaran baru sekitar 25 persen karena sistem pembayarannya belakangan, tetapi progres fisik di lapangan sebenarnya terus berjalan sesuai target," ungkapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Mahdani, membenarkan bahwa angka serapan belanja daerah masih tertahan di kisaran 28 persen. Walau demikian, dari sektor hulu, realisasi pendapatan daerah menunjukkan performa yang sedikit lebih baik.
"Untuk serapan belanja saat ini 28 persen, sementara realisasi pendapatan sudah berada di angka sekitar 30 persenan," jelasnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai hambatan spesifik terkait minimnya serapan tersebut, Mahdani enggan berkomentar jauh. Ia menyebut kapasitas BPKAD hanya sebatas mengelola lalu lintas kas daerah.
"Kalau bicara kendala detail, pihak Bapenda yang lebih tahu karena mereka yang mengurusi sektor pendapatan secara langsung. Kami di BPKAD fokus pada pengelolaan anggaran dan menerima setoran ke kas daerah," paparnya. (mam)