TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menegaskan, sejumlah persoalan ditengah masyarakat yang menjadi isu jangka panjang membutuhkan penanganan terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Salah satunya, penanganan banjir menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Arief menyampaikan, dalam kegiatan Reses Kedua Tahun Masa Sidang 2025/2026, berhasil menghimpun berbagai aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan (Dapil). Seluruh aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Aspirasi yang kami serap akan dituangkan dalam Pokok Pikiran DPRD dan menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ungkap Arief saat dihubungi, Senin 6 April 2026.
“Proses ini berjalan paralel dengan mekanisme Musrenbang yang berjenjang. Kami memperkirakan realisasi program dapat mulai terlihat pada tahun anggaran 2027,” sambungnya.
Arief menjabarkan, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama masyarakat, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah dan kondisi infrastruktur jalan.
Permasalahan ini dinilai semakin kompleks. Terlebih, seiring meningkatnya curah hujan dan tantangan perubahan iklim menjadi perhatian dalam upaya menyelesaikan permasalahan banjir di kota Tangerang.
“Wilayah Kecamatan Cipondoh, Periuk, Ciledug, dan Karang Tengah masih kerap terdampak banjir. Selain faktor cuaca, kesiapan infrastruktur harus terus ditingkatkan agar lebih adaptif,” beber Arief.
Ia berharap Pemkot Tangerang dapat menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas serta menyampaikan progres penanganan secara transparan kepada publik.
“Masyarakat tidak menuntut penyelesaian secara instan, namun membutuhkan kejelasan data dan informasi, seperti progres penanganan banjir, progres perbaikan jalan rusak, hingga target waktu penyelesaian. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” tegas Arief yang merupakan politisi dari Fraksi PKS.
Dia menambahkan, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah. Keterbatasan informasi dinilai masih menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses hak-hak dasar mereka.
“Ke depan, yang perlu ditingkatkan lagi literasi masyarakat terkait akses terhadap layanan dasar. Sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan perlu ditingkatkan,” pungkasnya.(ziz)