TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) memastikan stok ketersediaan pangan atau Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Banten aman, bahkan dipastikan cukup hingga Ramadan mendatang.
Kepala Dinas Ketapang Provinsi Banten, M Nasir mengatakan, saat ini terdapat CPP dalam bentuk beras yang mencapai 406,4 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Banten.
Selain beras, CPP dalam bentuk ayam frozen juga mencapai 5,9 ton.
"Ini khusus CPP provinsi, kalau di stok pangan kita cukup bayak terutama di Bulog sangat cukup," katanya, Minggu (11/1).
"Dalam awal tahun ini juga akan segera kita lakukan pengadaan kembali, walaupun tidak terlalu besar karena stok kita masih banyak," tambahnya.
Bahkan cadangan pangan ini dipastikan tersedia hingga bulan Ramadan mendatang, dimana biasanya terjadi permintaan yang cukup banyak pada momen hari besar tersebut.
Terlebih CPP ini juga diperkuat dengan panen yang mulai berlangsung seperti di Kabupaten Pandeglang.
"Kalau melihat kondisi saat ini, insya Allah stok pangan kita aman, apalagi di beberapa daerah sudah mulai panen kembali dan saat puasa kita panen raya kembali,"
Ia menjelaskan, cadangan pangan baru akan dikeluarkan bila terjadi hal yang mendesak yang tentunya berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan pangan dan kajian Harga Pangan Pokok (HPG).
Mekanisme penyalurannya pun diperlukan surat tugas dari Gubernur usai hasil analisis menunjukkan perlunya intervensi cadangan pangan.
"Kalau memang ada hasil kajian dan wilayahnya masuk kategori rawan pangan, itu bisa kita intervensi lewat CPP atas dasar perintah Pak Gubernur," katanya.
Tak hanya itu, kata Nasir, penyaluran pangan juga bisa berlaku apabila ada usulan dari masyarakat, khususnya untuk menangani permintaan bantuan dari wilayah yang mengalami kondisi khusus, seperti gangguan aktivitas ekonomi atau gagal melaut akibat cuaca ekstrem.
"Atas perintah Pak Gubernur baik untuk kebutuhan kebencanaan, termasuk kebencanaan sosial, intervensi daerah rawan pangan dan lainnya. Kami siap mendukung wilayah-wilayah yang membutuhkan," jelasnya.
Menurut Nasir, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus menyiapkan CPP untuk memantapkan ketahanan pangan daerah, tidak boleh ada daerah yang rentan dan rawan pangan, pemerintah daerah harus hadir, sehingga kondisi pangan terpenuhi dengan cukup.
"Kita tidak tahu ke depan seperti apa, oleh karena itu kita wajib memiliki CPP yang kapanpun dibutuhkan ada untuk kita lakukan intervensi ke masyarakat," ungkapnya.