TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang sedang mencari tanah dengan luas 7 hektare untuk dibangun sekolah rakyat.
Belum diketahui secara pasti lokasinya, namun berdasarkan persyaratannya tanah yang bakal dibangun sekolah rakyat ini harus aset milik Pemkab Serang, bukan milik masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kabupaten Serang Yadi Priyadi saat diwawancarai wartawan melalui telepon seluler, Kamis (18/12).
Yadi mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan untuk menyambut sekolah rakyat di Kabupaten Serang, dengan menyiapkan tanah seluas 7 hektare yang kini sedang mencari lokasi yang tepat.
Apabila lokasi tanah sudah ditemukan, selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos), untuk dilakukan pengecekan sebelum nantinya dibangun sekolah rakyat.
"Ada beberapa hal yang sedang kita siapkan salah satunya lahan (tanah), kita sedang mencari lokasi yang tepat, ini harus aset Pemkab Serang, bukan milik masyarakat. Untuk luasannya 5 sampai 7 hektare yang harus dipersiapkan. Kalau sudah ada, langsung kita sampaikan ke kementerian," katanya.
Kata Yadi, anggaran pembangunan sekolah rakyat ini berasal dari Kemensos, bukan APBD Kabupaten Serang, dan Pemkab Serang hanya diminta menyiapkan tanah.
Pihaknya menargetkan, awal tahun depan tanah sudah tersedia dan diajukan ke Kemensos, agar pembangunan sekolah rakyat dapat segera dilaksanakan.
Selain menyiapkan tanah untuk sekolah rakyat, Yadi mengatakan, pihaknya juga sedang mempersiapkan untuk sekolah rakyat rintisannya, supaya anak-anak kurang mampu bisa bersekolah di Kabupaten Serang tanpa harus keluar daerah.
Salah satu SMK di Kecamatan Pontang, rencananya dijadikan sekolah rakyat rintisan, dan akan diajukan ke Kemensos untuk disetujui.
"Selama ini kan anak-anak bersekolah di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Tangerang, nah kita akan ajukan SMK di Pontang ini ke Kemensos untuk menjadi sekolah rakyat rintisan sementara sembari menunggu pembangunan sekolah rakyat. Seluruh pembiayaan kita yang tanggung, sampai lulus sekolah dan ini khusus untuk masyarakat kurang mampu," ucapnya. (agm)