TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sekretaris Komisi III DPRD Banten, Mansur mendorong pembentukan peraturan bupati/wali kota terkait dengan penetapan tarif di masing-masing destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi wisatawan yang ditarif tinggi yang hanya akan membuat wisatawan lokal maupun mancanegara kapok.
Mansur mengatakan, penarikan tarif tinggi yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata kerap terjadi pada saat musim libur tiba. Langkah itu seharusnya tidak dilakukan karena akan merusak citra pariwisata Banten.
“Memang itu kerap terjadi ya, tarif tinggi itu yang membuat wisatawan kapok untuk datang lagi ke tempat wisata yang ada di kita,” katanya, Minggu (23/11).
Maka dari itu, ia mendorong pembentukan Perbup/Perwal untuk mengatur tarif di masing-masing tempat wisata, baik wisata alam, maupun wisata pantai. Langkah ini diyakini akan meminimalisir praktik yang merugikan pariwisata Banten.
“Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) saya kita bisa, karena ada retribusi di pariwisata yang koringnya (kewenangan utama) ada di kabupaten/kota. Jadi bisa ada perbup/perwal dalam rangka meminimalisir itu,” ujarnya.
Langkah ini dapat diawali dengan opsi penerbitan Surat Edaran (SE) dari Gubernur kepada Bupati/Wali kota untuk memberikan arahan agar tidak melakukan aksi tersebut.
Meski begitu, hal yang perlu dan terus dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap warga di sekitar tempat wisata untuk sadar wisata. Ini dapat dilakukan dengan memberikan sambutan yang hangat, dan menciptakan iklim tempat wisata yang bersih.
“Kalau kita tinggal di tempat wisata kita harus memberikan dukungan dengan sikap ramah, melayani dengan baik, jangan sampai memberatkan, misalnya tadi dengan tarif tinggi. Tapi kalau wisatawan disuguhkan dengan hal yang positif bukan tidak mungkin mereka akan balik bahkan mengajak temanya utuk berwisata ke Banten,” ungkapnya.
Dikatakan Mansur, pihaknya mendukung penuh terhadap program Pemprov Banten melalui Dinas Pariwisata (Dispar) yang akan fokus mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Banten, termasuk di pariwisata pada 2026.
“Dispar saya kira tengah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan ekonomi kreatif, saya kira kalau program-program ini punya dampak yang baik maka kita harus support atau dukung, tapi tentu kita juga akan terus evaluasi untuk pengembangan itu, jangan sampai programnya tidak berjalan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dispar Banten Eli Susianti mengatakan, pihaknya tengah fokus dalam meningkatkan layanan dan aksesibilitas khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Hal ini penting dilakukan agar wisatawan merasa aman nyaman dan terus berdatangan ke Banten.
Apalagi biasanya momentum ini kerap jadi kesempatan untuk memasang tarif yang luar biasa bagi wisatawan.
"Isu-isu yang biasanya muncul di menjelang Nataru dan kemudian juga perilaku masyarakat yang kadang-kadang mungkin karena melihat kunjungan wisata yang sedemikian banyak, kadang-kadang tidak tertib dalam memasang tarif dan lain sebagainya, itu yang ingin kita pastikan di tahun 2025 ini mudah-mudahan kita minimalisir hal-hal ini," paparnya. (mam)