TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Gubernur Banten Andra Soni membuka kantor pusat informasi dan koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kantor tersebut berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan KH. Syamun No. 5, Kota Baru, Kota Serang.
"Pemprov Banten sangat mendukung dan berharap program MBG ini bisa maksimal untuk penerima manfaat di Banten. Maka Pemprov Banten telah mengaktifkan kantor bersama sebagai pusat informasi dan koordinasi MBG di Banten," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (30/9).
Dalam tahap awal, pihaknya langsung menggelar rapat untuk memetakan lokasi dapur MBG yang ada di Banten.
Tak hanya itu pihaknya juga akan langsung melakukan pengawasan agar hal-hal buruk seperti adanya keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu bisa ditangani dengan cepat.
"Hari ini (kemarin) rapat dipimpin oleh Asda terkait dengan pemetaan di mana saja dapur MBG, dan kemudian dari situ nanti kita bersama sama juga bisa melakukan pengawasan, dan kemudian juga bisa berkoordinasi bila mana terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Menurut Andra, sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia pangan bergizi masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait distribusi bahan dan kesiapan sarana. Namun ia menegaskan, hambatan di lapangan tidak boleh menghentikan program.
"Semua rencana pasti ada kendala. Tapi jangan sampai kita menurunkan semangat kita semua. Justru kita evaluasi yang terbaik yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana masyarakat kita sejarahtera," ungkapnya.
Di samping itu, gubernur menargetkan pada Oktober 2025, 70 persen penerima manfaat di Banten sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Selain itu, program MBG diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat," jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap adanya pemanfaatan produksi pangan lokal yang masuk dalam menu MBG. Hal ini dibisa disuplai dari dukungan instansi lain yang memiliki program produksi pangan.
"Kan ada jagung atau buah-buahan hasil produksi lokal, justru itu yang diharuskan nanti. Ada gerakan-gerakan dari teman-teman kejaksaan, kemudian dari kepolisian yang menanam jagung. Jadi kita butuh dukungan semua pihak agar program ini berjalan," paparnya. (mam)