"Penurunan ini bagian dari efisiensi karena pendapatan daerah terkoreksi. Selain itu, prioritas anggaran tahun ini lebih banyak ke pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Namun ia berharap penurunan bantuan sosial tidak membuat kelompok rentan kehilangan perhatian dari pemerintah. Serta pada 2026 kebijakan anggaran kembali berpihak untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami minta Pemprov tidak mengabaikan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Harus ada alternatif sumber bantuan di luar APBD,” ujarnya.
Ia mendorong Dinsos untuk menggandeng pihak lain seperti lembaga zakat, CSR swasta, hingga program dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar bantuan tetap berlanjut.
“Misalnya penyaluran zakat, dana CSR, atau bantuan dari pusat. Itu bisa disinergikan agar intervensi terhadap masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Yeremia berharap pada 2026 mendatang, arah kebijakan anggaran kembali berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.
“Dengan optimisme pertumbuhan ekonomi yang mendongkrak pendapatan daerah, kami ingin melihat anggaran lebih berpihak kepada rakyat kecil dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja," paparnya. (mam)