TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Sejumlah Aktivis Relawan Pembela Masyarakat (RPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor UP3 PLN Banten Selatan, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu (6/8).
Dalam aksinya, masa menuntut pencopotan Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Malingping. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran dalam pemasangan KWH meter yang dilakukan oleh oknum petugas PLN di wilayah yang disebut rawan dan tidak sesuai prosedur.
Dalam orasinya, aktivis RPM menegaskan bahwa pemasangan KWH oleh oknum PLN tersebut membahayakan masyarakat sekitar, khususnya karena dilakukan di area aktivitas penambangan yang rawan longsor dan kecelakaan.
“Tingkat keamanan sangat minim. Apalagi ini dilakukan di musim penghujan dan tanpa prosedur standar. Proyek ini diduga menguntungkan oknum tertentu tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat,” kata Imam Apriyana, Koordinator Lapangan Aksi dalam orasinya.
Mereka menyebut bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan oknum yang mengancam keselamatan warga. Mereka mendesak agar Kepala ULP Malingping segera dicopot dan diproses hukum atas dugaan kelalaian yang bisa merenggut korban jiwa.
Selain itu, mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap unit layanan PLN di wilayah Banten Selatan dan mendesak agar semua aktivitas kelistrikan yang terhubung dengan tambang ilegal diperiksa secara transparan.
Masa RPM mengancam akan kembali menggelar aksi di kantor PLN UID Banten maupun di kantor pusat BUMN jika tuntutan tidak direspon.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat. Jika tak dihiraukan, kami akan kembali turun aksi,” tegasnya.
Diketahui, aksi ini merupakan buntut adanya korban jiwa akibat terestrum aliran listrik di area tambang batu bara Ilegal, di Cibobos, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, pada 31 Juli 2025 lalu, yang diduga melibatkan oknum petugas PLN dalam pemasangan KWH ditambang tersebut. (fad)