TANGERANGEKSPRES.ID - Saat ini di Kota Tangsel baru terdapat 2 dapur umum untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dua dapur umum tersebut lokasinya berada di Kecamatan Serpong dan Ciputat Timur.
Penambahan jumlah dapur umur tersebut diharapkan dapat mendukung program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, pihaknya akan menambah 1 dapur umum lagi dalan mendukung program MBG.
"Rencana kita akan tambah satu dapur lagi. Jadi nantinya ada 3 dapur umum," ujarnya kepada TANGERANGEKSPRES.ID, Senin (10/2/2025).
Deden menambahkan, dengan penambahan tersebut pihaknya ingin memperluas jangkauan distribusi program MBG di sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangsel. "Kita akan berencana menambah satu dapur umum di kawasan Serpong," tambahnya.
Menurutnya, sama seperti dua dapur yang sudah beroperasi terlebih dahulu, dapur makan bergizi gratis yang akan didirikan tersebut akan menyajikan makanan bagi 3.000 siswa.
Di Kota Tangsel target atau sasaran pemberian makanan dalam program MBG adalah 235.818 siswa dari tingkat Paud hingga SMP. Sedangkan khusus Paud jumlahnya mencapai 42.364.
"Dari total 235.818 siswa yang baru dilayani baru sekitar 6.000 siswa. Untuk mendukung program ini Pemkot Tangsel telah menyiapkan anggaran sekitar Rp139 miliar," jelasnya.
Deden mangaku, sampai saat ini pihaknya masih menungu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran untuk mendukung program MBG tersebut. Program makan bergizi gratis diberikan untuk anak sekolah mulai tingkat Paud, TK, SD dan SMP negeri dan swasta yang ada di Kota Tangsel.
Deden mengungkapkan, program MBG baru dimulai di 7 titik atau sekolah di wilayah Kecamatan Serpong sejak 6 Januari lalu. Selain itu, ada beberapa sekolah juga telah melaksanakan program MBG di Kecamatan Ciputat Timur.
"Yang melakukan program MBG di Serpong dan Ciputat Timur ini adalah badan gizi nasional (BGN)," ungkapnya.
Menurutnya, anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Tangsel belum bisa digunakan lantaran masih menunggu juknisnya, yakni terkait peruntukannya untuk apa saja.
"Meskipun belum ada juknisnya tapi, program ini sudah jalan dan pemda hanya mendukung dan melakukan pendampingan saja," jelasnya. (*)