Serapan Anggaran Rendah, Dewan Dorong Ada Sanksi

TANGERANGEKSPRES.OD - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Kosasih menegaskan, organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Tangerang yang kinerjanya masih lamban atau tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya diberikan sanksi atau punishment.

"Upaya yang dilakukan pak Pj saya sepakat pemberian Tukin (tunjangan kinerja) harus sesuai kinerja. Itu merupakan untuk meningkatkan kinerja ASN di setiap OPD," ungkap Kosasih, politisi dari Fraksi Golkar.

Dikatakan, memasuki triwulan kedua anggaran tahun 2024, serapan anggaran masih rendah, pihak eksekutif harus menggenjot program kegiatan terutama pada OPD besar seperti Dinas PUPR dan Perkim. OPD yang tak maksimal dalam melaksanakan kegiatannya diberi sanksi.  Sebab, bagaimana pun masyarakat tentu membutuhkan percepatan  pelayanan pemerintah daerah.

Dia memaparkan, dalam proses pengadaan barang dan jasa perangkat daerah seharusnya sudah bisa lebih cepat dengan adanya e-katalog. Terlebih kini telah ada e-katalog lokal.  

“Sekarang ini kan pengadaan baik melalui lelang maupun non lelang atau PL (penujukan langsung) bisa melalui e- katalog, karena harga satuan sudah jelas. Baik itu tingkatannya tinggi maupun rendah, tapi acuannya kan  harga satuan barang tadi," bebernya.

Dia menekankan, perangkat daerah di lingkup Pemkot Tangerang harus melaksanakan program kegiatan sesuai jadwalnya. Tidak menumpuk di akhir tahun seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas pengawasan, pihaknya mendorong setiap komisi sebagai mitra kerja eksekutif untuk melakukan bearing atau rapat dengar pendapat, hal itu dilakukan guna mengevaluasi hasil kinerja pada tri Wulan pertama.

"Kita kan kepingin tahu apa kendalanya serapan anggaran masih rendah," pungkasnya.

Ketua Komisi IV Sumarti pun menyoroti kinerja mitra kerjanya yang berkaitan dengan pembangunan Infrastruktur yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perkim.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, pembangunan infrastruktur terutama penanganan banjir pada triwulan pertama ini dilihat belum menunjukan hasil kinerja OPD terkait. Hal itu akan berpengaruh pada serapan anggaran.

"Kita lihat belum ada perubahan, masih gitu-gitu aja. Paling yang sekarang dikerjakan  normalisasi Kali Sipon," ungkap Sumarti yang merupakan politisi PDI-Perjuangan.

Sumarti menyampaikan, padahal beragam aspirasi masyarakat yang diterima terkait dengan pembangunan infrastruktur sudah disampaikan ke OPD terkait. Namun, pada triwulan pertama anggaran tahun 2024 ini, serapan anggaran masih rendah.

Dia menyampaikan, Komisi IV OPD terkait, dalam upaya melakukan evaluasi kinerjanya dalam waktu dekat ini.

"Ini kan serapan masih rendah, kita ingin tahu apa kendalanya," pungkasnya.(*)