Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengajak Polri untuk terlibat mengawasi jalur keluar masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara non-prosedural atau ilegal. Pasalnya, masih banyak jalur-jalur tikus yang menjamur menjadi celah pintu masuk bagi TKI ilegal.
"Salah satu yang kami tangani Polri pencegahan TKI non-prosedural. Selain dengan Polri kerja sama dengan TNI juga kami lakukan berupa pencegahan human traficking. Kami butuh dukungan jajaran Polri dari atas sampai bawah," kata Hanif dalam Kuliah Umum di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) Polri di Lembang, Bandung, Selasa (8/8).
Selain itu, pihaknya juga mengawasi ketat pelabuhan dan bandara serta pintu-pintu masuk resmi. Caranya dengan melibatkan TNI dan Polri dengan mengoptimalkan patroli.
"Harus awasi jalur tikus yang cukup banyak di Indonesia. Jalur tikus itu enggak ditongkrongi terus. Kayak sungai misalnya bisa dilewati perahu hanya satu saja tapi bisa terus sampai Malaysia. Ini butuh peran serta Polri," katanya.
Hanif menambahkan selama ini praktik menyusup dari celah jalur-jalur tikus masih cukup banyak dilakukan. Dia meminta agar masyarakat tidak melanggar aturan dengan berangkat melalui jalur ilegal.
"Masih ada terus. Makanya kami tekan terus. Perbaiki tata kelolanya," ungkapnya. Kemnaker selama ini sudah melibatkan Polri dalam melakukan perlindungan dan pengawasan proses keberangkatan TKI secara prosedural hingga pemulangan kembali ke tanah air. Pengawasan serta pencegahan keberangkatan TKI ilegal dengan memperketat pintu-pintu perbatasan.
"Karena pasti non-prosedural itu enggak mungkin berenang. Semua pasti lewat pintu. Ada yang ilegal, ada yang jalur tikus," papar Hanif. (ika/JPC)