TANGERANGEKSPRES.ID - Ratusan masyarakat Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak menggelar Aksi Demonstrasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Lebak dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, Kamis (1/2/2024).
Aksi tersebut digelar warga dari 11 kampung yang ada di Desa Tambak mereka menuntut uang ganti rugi puluhan hektar lahan dan aset bangunan yang sudah tenggelam belum dibayarkan oleh pihak Karian sejak tahun 2015 hingga saat ini.
Sumarlin, Koordinator aksi mengatakan, bahwa aksi tersebut digelar lantaran lambatnya pembayaran atau ganti rugi dari Waduk Karian yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
Padahal, pemkab Lebak telah menjanjikan pembayaran lahan akan diselesaikan sebelum pak Jokowi datang meresmikan waduk Karian, satu bulan yang lalu.
"Hadirnya kami disini untuk meminta hak kami agar para pemangku kebijakan juga ikut memperjuangkan dan peduli, terhadap nasib kami" kata Sumarlin kepada Wartawan, ditengah aksi, Kamis (1/02/2024)
Ia menjelaskan, adapun lahan yang belum dibayarkan yakni sebanyak 36 bidang. Terdapat pula fasilitas umum berupa Masjid dan mushola di beberapa kampung yakni Kampung Nganceng, Balehayang, Pasir Eurih, Nunggul, Polad, Kaduluhur, Baketruk Kaler dan Baketruk Kidul.
"Ada juga Kuburan Kampung Polad dan Colohan serta aset desa berupa jalan sepanjang 29,5 km tanah bengkok desa dan lahan lapangan bola," jelasnya.
Ia berharap, pemerintah daerah bisa mendorong harapan dan hak-hak warga agar segera bisa dipenuhi.
"Kami minta Pemkab khususnya memberikan surat yang ditandatangani agar kami bisa juga menyampaikan bahwa Pemerintah Lebak mendorong dan mendukung kami dalam memperjuangkan hak kami, ini," tandasnya.
Mirta, Kepala Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, membenarkan jika kedatangan warganya tersebut dikarenakan ingin meminta keadilan soal adanya beberapa lahan dan bangunan terdampak bendungan Karian yang belum dibayarkan.
Ia selaku kepala desa dalam hal ini hanya mendampingi warga saja, dan memastikan jika aksi demo yang dilakukan tidak berujung kepada tindakan yang anarkis.
“Iya kedatangan warga ini guna menyuarakan aspirasi warga kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera memberikan advokasi atau pendampingan agar lahan warga segera dibayar oleh pihak Balai besar yang telah digunakan untuk pembangunan waduk karian,” ungkap Mirta.
Sementara itu, Asisten daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Lebak, Alkadri mengaku sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat yang ditujukan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, Kementrian PUPR, Kementrian ATR/BPN dan lainnya terkait permohonan warga yang mengharapkan agar lahannya yang digunakan pembangunan Waduk Karian segera dibayarkan.
Kata Alkadri, surat yang dikirimkan Pemkab itu sudah dikirim sekitar bulan November.
“Sudah kita kirimkan suratnya. Kita berupaya selalu berada di pihak masyarakat,” ucap Alkadri dihadapan peserta aksi. (*)