Tiga Daerah Siapkan Dana Rp 538 M

TANGERANG-Hari ini, tiga kepala daerah, Bupati Tangerang, Walikota Tangsel dan Walikota Tangerang akan membahas persiapan penerapan PSBB di Pendopo Bupati Tangerang. Ini setelah Kemenkes memberikan izin kepada tiga daerah tersebut melakukan PSBB. Untuk pelaksanaan PSBB, ketiganya sudah menyiapkan anggaran besar dengan total Rp 538 miliar. Pemkab Tangerang Rp253,8 miliar, Kota Tangerang Rp 138 miliar dan Kota Tangsel Rp 147 miliar. Dana besar itu akan digunakan untuk pencegahan dan penanganan virus Corona dan jaring pengaman sosial, akibat dari PSBB. Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyied mengatakan sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini diperuntukan mulai dari penyediaan lokasi karantina, alat kesehatan hingga anggaran untuk jaring pengamanan sosial. Rincinya, anggaran penyediaan alat kesehatan dan pembiayaan lokasi karantina bertambah menjadi Rp90 miliar dari yang sebelumbya Rp70 miliar. Penambahan juga terjadi pada anggaran jaring pengaman sosial guna mengurangi dampak sosial akibat PSBB. Di mana sebelumnya Rp20 miliar, menjadi Rp40 miliar, dan bertambah lagi menjadi Rp150 miliar. Maesyal menerangkan, penambahan anggaran itu berdasarkan usulan dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di mana, masing-masing dinas atau badan meminta adanya realokasi anggaran dan dipusatkan untuk menghadapi Covid-19. "Ada usulan dari setiap OPD, maka kita tetapkan anggaran sementara penanganan Corona secara keseluruhan kita tambah. Total saat ini mencapai Rp240 miliar. Ditambah lagi, bantuan keuangan dari Provinsi Banten senilai Rp13,8 miliar yang berarti, anggaran secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang ada Rp253,8 miliar," katanya kepada Tangerang Ekspres di Gedung Bupati Tangerang, Rabu (8/4). Pria yang akrab di sapa Rudi Maesyal ini mengatakan, pemkab tengah fokus merumuskan proses pendistribusian anggaran pengaman sosial bagi setiap warga yang terdampak virus Corona. Sehingga, diharapkan tidak menimbulkan gangguan sosial apabila kasus Covid-19 makin meluas. "Ini yang mau kita lakukan sementara. Apakah pendistribusian berupa sembako atau uang tunai. Selain itu, kita minta dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan untuk mendata masyarakat yang terdampak. Seperti tenaga kerja yang dirumahkan, ada juga industri olahan, home industri atau UMKM," ungkapnya. Senada, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan, Hery Heriyanto mengatakan, dana jejaring sosial akan dikucurkan secara paralel bersamaan dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Ia memastikan, tidak ada data ganda pada penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Sebelum ada standar dari pusat, kita hitung tidak sampai Rp1juta per orang. Kini ada standar pusat menjadi Rp600 ribu per orang setiap bulan. Pelaksanaannya paralel dengan pusat. Artinya anggaran pusat turun kita juga turun. Kita anggaran sudah siap tinggal menyiapkan datanya," jelasnya. Adapun bantuan dari pemerintah pusat kepada warga terdampak Corona berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang terpisah dari program keluarga harapan (PKH). Sedangkan, dana jejaring sosial akan dikucurkan kepada warga yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Corona. "Seperti warga yang tadinya jualan di sekolah kemudian menganggur. Kebanyakan non-formal. Sekira 100 ribu kepala keluarga itu. Bentuknya sembako, tidak berbentuk uang karena nanti akan menimbulkan antrean di pasar. Mereka ini masuk data miskin baru karena terdampak Corona," ujarnya. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan sudah menyiapkan anggaran Rp 138 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk jaring pengaman sosial, pembelikan perlatan medis hingga untuk pemulihan ekonomi. "Sebelumnya Rp 98 miliar, setelah kita lakukan realokasi anggaran, bisa mencapai Rp 138 miliar," jelasnya. Arief mengaku sudah menerima SK dari Kemeneks. "Dan hari ini (kemarin) kita sudah dapat soft copy surat balasan dari Kemenkes. Tapi surat aslinya belum kita terima," jelas Arif. Langkah PSBB ini, lanjut Arief ditempuh mengingat angka penyebaran Covid-19 yang terus bertambah di Kota Tangerang. Selain itu juga untuk melakukan sinkronisasi dengan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. "Karena kalau DKI Jakarta saja yang PSBB, akan kurang maksimal kalau sekitarnya tidak dilakukan hal yang sama," ungkapnya. Arief juga menjelaskan dalam waktu dekat, Pemkot Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang akan menggelar rapat koordinasi bersama untuk membahas langkah-langkah yang akan diberlakukan selama masa PSBB. "Besok (hari ini) kita akan rapat bersama seluruh Forkopimda di Tangerang Raya, yang difasilitasi oleh Pemprov Banten," ungkapnya. Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, PSBB konsepnya ini tidak jauh beda dengan PSBB di DKI Jakarta. Untuk pelaksanaan PSBB tersebut, Pemkot sudah menghitung dan menyiapkan hampir Rp 100 miliar dan dana tersebut tidak termasuk Rp 47 miliar sebelumnya untuk pencegahan Covid-19. Jika ditotal, anggarannya mencapai Rp 147 miliar. "Untuk Rp 100 miliar ini nantinya untuk jaring pengaman sosial dan lainnya," jelasnya. Begitu PSBB diberlakukan maka sosialisasi harus terus dilakukan. "Saat ini kita terus melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil keliling tentang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lainnya. Ini upaya yang tidak boleh putus dan terus menerus harus dilakukan," tambahnya. Di Peraturan Walikota nantinya yang akan dibuat tempat usaha yang boleh dan tidak boleh buka. Tempat usaha tersebut yang tetap boleh buka seperti pasar, apotik, pom bensin, sarana-sarana pelayanan publik. Namun, dengan catatan pegawainya tetap jaga jarak, pakai masker dan lainnya. "Restoran juga tetap boleh buka tapi hanya melayani take away dan pesan antar. Moda transportasi nanti akan dibatasi dan hanyaa boleh angkut 50 persen jumlah penumpang dari biasanya," jelasnya. (sep/ran/bud)