Pakai Masker, Gubernur Lantik Lima Pejabat, ‘Bukan Takut, Ini Kewaspadaan Dini’

SERANG – Pemandangan unik terlihat saat pelantikan lima pejabat eselon II di Lingkup Pemprov Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memakai masker saat melantik pejabat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/3). Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19). Berdasarkan pantauan, WH memakai masker jenis N95. Masker itu biasa digunakan tenaga medis yang memberikan pelayanan di ruang isolasi. Mantan Walikota Tangerang itu menjadi satu-satunya orang yang mengenakan masker di dalam ruangan saat pelantikan. Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Banten Al Muktabar, pejabat yang dilantik dan pejabat setera esleon II lainnya tak menggunakan masker. WH kepada awak media usai pelantikan mengatakan, menggunakan masker merupakan langkah antisipasi penyebaran virus Corona. Sebab, ia sering beraktivitas di tempat umum. Sehingga menjadi hal wajar jika menggunakan alat tersebut. "Harus pakai masker di tempat-tempat umum. Sekarang sudah dianjurkan," ujarnya. Ia menuturkan, baru memakai masker terhitung sejak kemarin, setelah ada dua warga Depok yang terjangkit virus Corona. Dia membantah hal itu dilakukan karena ketakutannya terhadap virus Corona. Namun lebih kepada bentuk kewaspadaan. “Bukan takut, ini kewaspadaan dini. Saya memberi contoh,” katanya. Disinggung soal kelangkaan masker, WH menegaskan pemerintah telah memberikan ultimatum agar pengusaha atau produsen masker tak memanfaatkan situasi. “Sebenarnya masker juga dipakai ketika posisinya sedang sakit supaya enggak menular. Dalam keadaan sehat dia enggak perlu, yang enggak sakit jangan panik,” katanya. Sementara itu terkait pelantikan dia menegaskan agar yang dilantik bisa cepat beradaptasi. WH juga menegaskan, mereka untuk bisa langsung bekerja. “Hari ini dilantik, besok langsung kerja,” ujarnya. Adapun mereka yang dilantik terdiri atas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Mahdani dengan jabatan baru sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Kepala Dinas Pariwisata Eneng Nurcahyati dimutasi menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo). Lalu Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Nana Suryana dengan jabatan baru sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Enong Suhaeti kini menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Terakhir adalah Kepala Diskominfotiksan Komari dimutasi menjadi staf Ahli Gubernur. WH tak menampik, dari hasil rotasi dan mutasi itu terdapat kekosongan jabatan, karena ditinggal pejabat lama. Terkait hal itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia juga membenarkan, untuk mengisi pos pucuk pimpiann sementara, ia akan menunjuk seorang pelaksana tugas (plt). “Besok (hari ini-red) KASN datang, kita minta apakah harus open bidding (lelang jabatan-red) atau cukup dengan melalui pertimbangan gubernur dan wakil gubernur. Kita kan sebagai pembina, karena prosedur di sana kan panjang juga,” ujarnya. Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, terkait jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama pihaknya selalu berkoordinasi dengn KASN. Pihaknya akan patuh dan taat pada setiap arahan yang diberikan. “Kami selalu koordinasi dengan KASN, apapun itu soal kepegawaian JPT pratama,” katanya. Kepala BPBD Banten Nana Suryana mengaku sudah siap untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala BPBD yang baru. Ia mengaku akan langsung melakukan konsolidasi dengan rekan kerjanya yang baru, guna mempercepat pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan sebelumnya. “Memang Harus siap langsung kerja. Hari ini (kemarin) saya akan konsolidasi dengan rekan kerja yang baru,” kata Nana kepada awak media setelah dilantik. Menanggapi pertanyaan awak media terkait penanganan pasca bencana kemarin, Nana mengaku hal tersebut akan segera dilakukan evaluasi bersama. Pasalnya penanganan bencana bukan hanya BPBD, namun beberapa unsur juga berperan di dalamnya. “Kita bisa evaluasi bukan hanya BPBD yang berperan tapi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya. Senada dikatakan Kepala Diskominfo Enang Nurcahyani. Ia mengatakan akan segera mempelajari program kerja yang sudah disusun kominfo sebelumnya. Saat ini mengaku belum mengetahui sama sekali program yang sudah direncanakan sebelumnya. “Mempelajari dulu tugas di kominfo, dan amanat pak gubernur harus melaksanakan tugas. Berarti Harus mempelajari dengan cepat, untuk saat ini saya belum tahu program kerjanya,” katanya.(tb)