Pemerintah Mampu Tangani Corona, Presiden: Jangan Sebar Data Pribadi Pasien Corona

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan masyarakat, pemerintah mampu menangani dua kasus positif corona yang baru saja terdeteksi. Karena itu, masyarakat dimintanya agar tak khawatir dan takut menanggapi virus corona ini. "Kita menyakini bahwa ini bisa ditangani dan kita mengajak berdoa agar kedua saudara kita ini segera pulih kembali," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3). Jokowi mengatakan, sebagian besar pasien virus corona seperti di China, Jepang, Iran, dan Italia pun dapat sembuh dan pulih. Meskipun harus tetap waspada dan berhati-hati, Jokowi tak ingin masyarakat justru menjadi paranoid. Presiden pun mengingatkan, agar masyarakat tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga imunitas tubuhnya dengan baik. "Kita dapat mencegah penularan virus corona ini dengan sering cuci tangan, jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan," ucap dia. Menurut dia, pemerintah telah melacak seluruh kontak langsung pasien kasus corona ini sehingga dapat mencegah perluasan penyebaran virus. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap seluruh kontak pasien kasus corona tersebut. "Pemerintah siap menjaga dan melindungi masyarakat dari kasus corona ini. Kita akan bekerja sekeras-kerasnya. Di sinilah solidaritas sosial kita diuji, mari kita bersama-sama mengatasi dengan bekerja keras tapi juga tetap tenang," kata Jokowi. Presiden juga menghimbau masyarakat tidak panik menghadapi wabah virus corona di Tanah Air. Kepala Negara meminta masyarakat tidak memborong atau membeli kebutuhan pokok secara besar-besaran. "Yang bikin langka itu pembelian borongan," katanya. Presiden juga mengimbau agar semua pihak tidak membuka data pribadi pasien terkena virus corona untuk menjaga mentalnya agar tidak tertekan. Hal ini menyusul data pribadi dua pasien pertama Covid-19 di Indonesia menyebar luas melalui kanal media massa dan sosial media. "Saya juga telah memerintahkan kepada menteri agar RS, pejabat, pemerintah tidak buka privasi pasien. Kita harus hormati kode etik. Data pribadi harus dijaga tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini ektika kita dalam komunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka," ujarnya di di Istana Negara, Selasa (3/3). Menurut Presiden, menjaga identitas pasien virus corona perlu dilakukan agar secara psikologis mereka tidak tertekan, sehingga bisa segera pulih dan sembuh kembali. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah mengumumkan dua orang warga negara Indonesia (WNI) yaitu seorang ibu berusia 64 tahun, dan anaknya berusia 31 tahun positif terjangkit virus corona. Baca juga: Pencarian Informasi Covid-19 di Google Capai 750 Juta Kali Menurut penelusuran, dua WNI tersebut terjangkit dari seorang warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Kementerian Kesehatan menjelaskan WNI tersebut diduga terinfeksi virus corona dari warga negara Jepang pada 14 Februari 2019. Saat ini, dua WNI yang positif terjangkit virus tersebut tengah dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta. Menanggapi imbauan Presiden Joko Widodo agar nama pasien tidak disebarluaskan kepada publik, aktivis Hak Asasi Manusia dan pendiri Migrant Care Anis Hidayah menyayangkan data pasien Corona tersebar di media sosial. Selain melanggar privasi pasien, Anis juga menyebutkan dampak sosial yang dialami masyarakat sekitar di lokasi rumah korban. Mengomentari pernyataan Presiden, Anis menilai apa yang disampaikan sudah terlambat karena informasi termasuk foto pasien sudah terlanjut menyebar. "Sejak awal harusnya sudah diumumkan bahwa data pasien tidak disampaikan kepada publik," ujar Anis menyesalkan. Kini, setelah data menyebar, keluarga bahkan juga lingkungan sekitar korban mengalami dampaknya. "Menderita dua kali, foto viral sudah menyebar di mana-mana, bagaimana menyetopnya?" ujar Anis. Dia berpendapat kondisi ini harus dievaluasi, kementerian kesehatan harus dievaluasi. "Orang di pemerintahan yang menyebarkan informasi itu juga harus ditelusuri, bisa di-tracking siapa otoritas yang memegang data, bagaimana SOP yang berlaku," ujarnya. Anis bahkan mengatakan Menteri Kesehatan mungkin perlu dievaluasi, diganti karena dianggap bertanggung jawab atas keresahan yang sudah terjadi. Di sisi lain, Anies juga bertutur soal dampak yang dialami masyarakat akibat menyebarnya informasi pasien Corona.(rep/bis)