Gubernur Tolak Penghapusan Honorer, WH : Kami Mampu Menggaji

SERANG-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menolak rencana penghapusan pegawai tenaga honorer di pemerintahan. Meski mereka bukan ASN, tetapi kontribusi kinerja tenaga honorer sangat dibutuhkan Pemprov Banten. Ditambah lagi, 15 ribu pegawai honorer di Pemprov Banten, sudah bertahun-tahun mengabdi. “Saya selaku Gubernur Banten tidak mau (adanya penghapusan honorer), saya akan bela. Mereka sudah bekerja lama, lalu kita pecat, ya enggak lah,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (23/1). Maka dari itu, WH akan menyampaikan beberapa pertimbangan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Bahkan ia akan mengusulkan para tenaga honorer itu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digaji langsung dari Pemprov Banten. “Kita punya duit untuk menggaji. Kalau perlu kita usulkan jadi PNS, SK-nya dari kementerian, kemudian gajinya saya (pemprov) yang gaji,” ujarnya. Dia menjelaskan, saat ini anggaran yang digunakan untuk menggaji pegawai hanya sebesar 18 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Sehingga penggajian untuk honorer tidak akan menjadi masalah besar. “Kalau di daerah-daerah lain itu, untuk gaji pegawai mencapai 40 sampai 50 persen dari APBD. Jadi kalau kita, paling gaji untuk enam ribu pegawai honorer itu lima persen doang dari APBD, jadi masih sangat bagus,” terangnya. Wahidin Halim mengaku, jasa tenaga honorer di Pemprov Banten masih sangat dibutuhkan untuk membangun Banten menjadi lebih baik lagi, Apalagi saat ini terus gencar melakukan pembangunan mulai dari infrastruktur hingga pendidikan. “Saya masih membutuhkan jasa mereka, disamping kebutuhan juga alasan kemanusiaan. Mereka juga memiliki anak istri,” paparnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komaruddin mengatakan saat ada sekira 15 ribu tenaga honorer yang bekerja di Provinsi Banten. Terdiri dari 8.745 honorer yang bekerja sebagai guru, dan 6.000 di lingkungan Pemprov Banten. “Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah, terutama utuk guru. Karena ruang kelas juga akan bertambah,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler. Menurutnya, saat ini yang relevan dilakukan adalah penertiban. Bukan penghapusan. Karena berdasarkan fakta Pemprov Banten masih membutuhkan jasa pegawai honorer, terutama guru. “Yang harus dihindari itu adalah guru yang non ASN, karena formasinya sedikit. Sementara sekolah baru banyak dibangun. Jadi guru bertambah. Kan, yang lebih penting itu, karena misi pertama Pemprov Banten itu adalah mencerdaskan,” tuturnya. Meski demikian, saat ini Pemprov Banten tengah mencari solusi untuk menghindari penghapusan tenaga honorer tersebut. Yaitu dengan menertibkan, dan merasionalkan sebanyak 6.000 pejabat yang terdiri dari kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi). “Kalau jangka pendek ini kita lebih ke penertiban. Nanti bertahap rasionalisasi. Kita sudah mempersiapkan tinggal eksekusinya, kemarin ada 591 jabatan, dan itu adalah opsi pertama,” paparnya. (mam)