Banggar Akan Kaji Anggaran Jamkesda

TIGARAKSA – Pembayaran jaminan sosial kesehatan daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang masih menunggak. Tunggakan tersebut sejak Juni hingga November tahun ini, yang belum dibayarkan kepada rumah sakit. Hal ini menyorot perhatian berbagai elemen, salah satunya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tangerang. Selain menunggak, program Jamkesda hanya bisa diakses dari empat rumah sakit se-Kabupaten Tangerang. Yakni, rumah sakit umum daerah (RSUD) Balaraja, Tangerang dan Pakuhaji serta Rumah Sakit Sitanala. Anggota Banggar, Kholid Ismail mengatakan, sudah ada pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kaitan Jamkesda. Pembahasan merujuk pada rencana pelunasan tagihan terhadap rumah sakit yang jumlahnya mencapai Rp10 miliar. Rencananya, pelunasan menggunakan anggaran belanja dan pendapatan asli daerah (APBD) 2020. “Sudah ada pembahasan dengan dinasnya. Namun memang belum sampai pada tahap final. Iya (dukung) karena itu (jamkesda) untuk masyarakat,” katanya kepada Tangerang Ekspres, melalui sambungan seluler, kemarin. Kholid mengungkapkan, belum tercapainya kata sepakat dengan OPD disebabkan ada beberapa perencanaan yang belum disampaikan secara gamblang. Ia menegaskan, mendukung agar adanya pelunasan tunggakan Jamkesda. Hanya saja, ia mengungkapkan, anggota banggar perlu mendengar penjelasan perihal rencana anggarannya. “Ada beberapa yang belum dijelaskan oleh OPD baik perencanaan umum maupun spesifik. Penjelasan meraka (OPD) masih ada yang belum bisa diterima oleh kami sebagai anggota banggar,” tegas politisi PDIP yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Penjelasan rencana kegiatan yang belum disampaikan beberapa OPD membuat jadwal pembahasan APBD 2020 mundur. Menurutnya, hal tersebut tidak keluar dari jadwal pembahasan yang ditarget selesai akhir bulan ini. “Anggaran (Jamkesda) sudah dibahas namun belum finalisasi. Memang, harusnya kemarin sudah final (pembahasan APBD 2020). Namun, karena memang ada beberapa OPD yang belum bisa menyajikan perencanaan anggaran kepada kami,” katanya. Ia menjelaskan, belum dicantumkannya anggaran pembayaran Jamkesda di APBD perubahan 2019 dikarenakan ada keperluan pemerintah daerah yang didahulukan. “Memang ada kebutuhan pemerintah daerah yang harus dicover. Dalam finalisasi nanti kita akan kroscek kembali, insya allah bisa. Karena itu beresentuhan langsung dengan masyarakat. Kita dukung agar Jamkesda tetap melayani kesehatan warga,” jelas politisi PDIP ini. (mg-10/mas)