Pemkot Ambon Nyatakan Status Tanggap Darurat, Ratusan Ribu masih Warga Ngungsi

JAKARTA -- Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan status tanggap darurat pascagempa besar yang menimpa wilayah itu pada 26 September lalu. Hingga kini sebanyak ratusan ribu warga masih mengungsi. Tanggap darudat ini dilekuarkan Wali Kota Ambon melalui Surat Keputusan Nomor 711 Tahun 2019 menetapkan status tanggap darurat gempa bumi Kota Ambon mulai tanggal 26 September sampai dengan 9 Oktober 2019. Selanjutnya Wali Kota Ambon juga mengeluarkan Surat Keputusan No 712 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Posko PDB) Gempabumi Kota Ambon. Hal ini dibenarkan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo. Dia menjelaskan, masa tanggap darurat pascagempa ditetapkan selama selama 14 hari. "Terhitung sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019. Kota Ambon menjadi salah satu wilayah terdampak karena gempa M 6,5 yang terjadi pada Kamis (26/5) lalu," terang Agus melalui keterangan tertulis, Minggu (28/9). Menurut Agus setelah penetapan masa tanggap darurat tersebut, Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Ambon bertugas mengkoordinasikan semua unsur untuk penanganan darurat di wilayah administrasinya. BNPB mencatat total korban meninggal dunia dari tiga kabupaten di Provinsi Maluku berjumlah 30 orang. Korban tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 14 orang, Kota Ambon 10 dan Seram Bagian Barat (SBB) 6. Sedangkan korban luka-luka, total mencapai 156 orang dengan perincian Maluku tengah 108, Kota Ambon 31 dan SBB 17. Pascagempa juga menyebabkan terjadinya pengungsian warga. Mereka yang mengungsi berjumlah 244.780 orang. Sementara data kerusakan rumah masih terus dilakukan; data rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 374 unit dengan perincian 173 rusak ringan (RR), 74 rusak sedang (RS) dan 74 rusak berat (RB). Ia juga mengatakan, BNPB mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu dan mendampingi BPBD di daerah yang terdampak gempa. Hal itu dilakukan dengan harapan penanganan pascagempa yang terjadi pada 26 September 2019 lalu dapat berlangsung dengan baik. Sebanyak ratusan ribu warga Ambon yang terdampak gempa dengan magnitudo 6,8 saat ini masih mengungsi. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi adalah 244.780 orang, dengan rincian Seram Bagian Barat (SBB) 109.661 orang, Maluku Tengah 108.000 orang dan Kota Ambon 27.119. BPBD Provinsi Maluku telah mendirikan dua tenda keluarga di halaman Rumah Sakit Umum Haulussy, Kota Ambon dan RSU Tulehu, Maluku Tengah. Selain itu, pemerintah daerah setempat juga mendistribusikan terpal kepada masyarakat terdampak. Upaya pendataan salah satunya untuk mengidentifkasi titik-titik pengungsian. Sementara ini titik konsentrasi teridentifikasi di Desa Waai seperti di wilayah Air Terjun Waai, Dusun Ujung Batu dan Batu Dua. Sedangkan di Kota Ambon, penyintas terkonsentrasi di SMA Siliwangi, Kuburan atas SMA 9, dan SMA 9. Sementara itu, data kerusakan rumah masih terus dilakukan. Data rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 374 unit dengan rincian 173 rusak ringan (RR), 74 rusak sedang (RS) dan 74 rusak berat (RB). Kerusakan rumah wilayah SBB mencakup 31 RR, 163 RS dan 106 RB. Agus mengatakan, melihat kondisi terkini, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penanganan darurat. Salah satunya perlu upaya intensif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera kembali ke rumah masing-masing. BNPB telah mengirimkan tim pendukung dalam manajemen posko dan dukungan logistik serta peralatan yang telah tiba di Maluku. Di sisi lain, TNI mengoperaasionalkan rumah sakit lapangan di Kampus Darussalam, Maluku Tengah.(rep/bis)