Isi Simral Diketahui LSM, Airin Minta Kadis Tak Malu Belajar Aplikasi

CIPUTAT-Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany meminta para kepala OPD menguasai aplikasi. Ini disampaikan terkait, dugaan bocornya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral), Kota Tangsel. Alasannya, ada wartawan dan Lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki dokumen Simral. Padahal, dokumen itu berbasis elektronik. Oleh karena itu, Airin meminta para kepala OPD agar tidak malu belajar informasi teknologi (IT). Khususnya, sistem aplikasi yang dimiliki Pemkot Tangsel. Sebab, ketidakcapakan menjalankan aplikasi itu ujungnya memercayakan kepada staf. Sehingga berpotensi terjadi kebocoran. Airin mengatakan, kepala dinas jangan malas dan terus belajar menggunakan aplikasi Simral. "Selama ini ada kepada dinas yang memberikan internet dan passwordnya kepada staf supaya menggunakannya," ujarnya, dalam bimbingan teknis keamanan jaringan pengelololaan keamanan jaringan di aula Blandongan, Balai Kota, Rabu (13/2). Airin menambahkan, bila kadis masih menyerahkan urusan aplikasi seluruhnya pada staf maka, ia menilai orang tersebut berarti tidak mau berubah. Padahal, kata dia, dengan menyerahkan urusan aplikasi pada staf akan berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Padahal, hukum itu melekat pada jabatan, diri pribadi bukan pada staf atau bawahan. "Yang penting saya sudah ingatkan dan kalau sudah terjadi masalah pasti baru minta tolong ke saya," tambahnya. Masih menurutnya, kita bisa antisipasi hal tersebut dan intinya adalah komitmen sebagai ASN dan yang sudah digaji negara untuk maksimal memberikan pelayanan. Ia mengatakan, teknologi hanya memudahkan kita menjalankan birokrasi dan memiliki nilai negatif atau positif dan ASN sudah dewasa tinggal bagaimana gunakannya secara pihak. "Teknologi itu mudah dipelajari asalkan mau. Contohnya orang tua saya yang berusia 73 tahun tapi, bisa menggunakan facebook," jelasnya. Wanita berkerudung tersebut mengatakan, pentinganya menjaga keamanan jaringan yang dimiliki. Menurutnya, Kota Tangsel sudah menjadi smart city. Dan, itu jadi komitmen bersama, bukan tidak jadi pilihan tapi keharusan. Keamanan jaringan penting tapi, saat ia memimpim rapat pimpinan (rapim) ada yang menyampaiakan bila ada wartawan maupuan LSM yang punya dokumen lengkap yang ada di Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (Simral), Kota Tangsel. "Padahal kita sudah punya e-office, e-goverment dan penyusunan anggaran sampai pencairan sudah pakai e-goverment dan ini patut dipertanyakan. Ini kembali ke pribadi kita, apakah pegawai mampu menjaga amanah," ungkpanya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, ia meminta ke Dinas Kominfo untuk membuat sistem. Sehingga bisa diketahui siapa yaan tidak punya kompetensi, tidak punya kewenangan dan punya amanah, tapi tidak jalankan amanah dengan baik. Dalam Undang-Undang Informasi Publik semua orang bisa minta informasi tapi, kenapa tidak dengann cara baik dan harus melalui cara belakang. Apa motif staf berikan itu dan hal tersebut patut dipertanyakan dan apalagi disalahgunakan. "Kami tidak takut untuk terbuka untuk semuanya dan silakan saja dan itu kewajiban kita untuk membuka informasi sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kita," tuturnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Tangsel Fuad mengatakan, bimtek tersebut diikuti staf OPD yang menangani IT, contoh admin Sisumaker dan lainnya. "Tujuannya agar mereka tahu bagaiaman pemkot menjaga keamanan jaringan informasi melalui peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologoi informasi," ujarnya. Fuad menambahkan, selain itu peserta juga diajarkan bagaimana menjaga jaringan informasi, supaya tidak kena retas, supaya aman, koneksi internet terjaga terus dan lainnya. "Yang menjaga keamanan itu SDM-nya, supaya aman contohnya tidak berikan password ke orang lain, hardwear dijaga, komputer dibiarkan nyala dan password terbuka," tuturnya. Masih menurut Fuad, paswoard secara periodik harus diganti dan jangan berikan kepada orang lain. Namun, yang menjadi permasalahan adalah, banyak pejabat berikan password kepada orang lain atau stafnya. Bahayanya dari sisi sistem hacker akan lebih mudah kalau sudah bisa akses ke sistem itu lewat password tersebut. "Dari sisi hukum kalau password diketahui orang itu dianggap orang ini yang melakukan ini itu, contohnya membocorkan rahasia, membuat hoaks dan lainnya," kata Fuad. (bud/esa)