Tekan Pengangguran Lewat Program Pelatihan Vokasi
Gubernur Banten, Andra Soni meninjau pelatihan vokasi di salah satu SMK di Provinsi Banten, belum lama ini.--
TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten berkolaborasi dengan dunia industri untuk terus memperkuat pendidikan vokasi dan menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan kompetensi siswa SMK agar siap bersaing di dunia kerja. Salah satunya lewat peluncuran proyek percontohan sekolah vokasi terintegrasi.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi 8.924 industri skala kecil hingga besar yang beroperasi di Banten agar dapat menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
"Kita terus berkolaborasi agar dapat menyerap tenaga kerja lokal," katanya, Rabu (19/8).
Ia menjelaskan beberapa langkah strategis yang dilakukan: pertama, membuka akses pelatihan kerja secara luas di UPTD untuk warga usia produktif dengan menggandeng mitra industri.
"Kemudian memaksimalkan sistem informasi lowongan kerja melalui platform Siloker, penyelenggaraan Job Fair, dan perluasan kesempatan kerja," ujarnya.
Lebih lanjut, bekerja sama dengan Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 untuk merancang pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lapangan kerja.
Saat ini, Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 tengah melangsungkan uji kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan dua SMK model di Kawasan Industri Modern Cikande (Kabupaten Serang) dan Kawasan Industri Sawah Luhur (Kota Serang). Kajian tersebut mencakup aspek topografi, jumlah anak usia sekolah, ketersediaan SMK sekitar, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
"Pendidikan vokasi menjadi salah satu upaya untuk mencetak SDM yang unggul serta menekan TPT di Provinsi Banten," ungkapnya.
Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, TPT di Provinsi Banten tercatat berada di angka 6,48 persen, turun 0,11 poin dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja naik 57 ribu orang menjadi 5,88 juta orang. Dari total 9,62 juta penduduk usia kerja, sebanyak 6,29 juta orang merupakan angkatan kerja, sementara 3,33 juta orang sisanya bukan angkatan kerja.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menanggapi terkait dengan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten. Menurutnya hal ini menjadi persoalan pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Banten yang harus diselesaikan.
Yeremia mengatakan berdasarkan data BPS, pada Mei 2026 masih terdapat sekitar 408 ribu warga Banten yang menganggur. Di saat yang sama, pekerja tidak penuh meningkat menjadi 22,76 persen dan pekerja sektor informal mencapai 51,01 persen atau sekitar 3 juta orang.
"Ini menunjukkan bahwa persoalan Banten bukan sekadar kurangnya pekerjaan, tetapi juga kurangnya pekerjaan yang layak, produktif, stabil dan memberikan penghasilan yang cukup," katanya.
Bahkan, menurut Yeremia ada fenomena yang perlu menjadi perhatian serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok berpendidikan. TPT lulusan SMA mencapai 9,99 persen, SMK 9,56 persen, bahkan lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 mencapai 9,16 persen.
Sumber:


