Akademisi Minta Pemprov Benahi Alokasi Anggaran

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Kenaikan harga bahan pangan menjadi ancaman serius bagi masyarakat miskin di Provinsi Banten. Akademisi Universitas Pamulang (Unpam) Serang, Muhammad Nur Fahruqi menilai pemerintah provinsi (Pemprov) Banten perlu membenahi alokasi anggaran agar lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, komponen makanan menyumbang 73,50 persen terhadap garis kemiskinan di Banten. Artinya, sedikit saja terjadi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, daya beli masyarakat miskin berpotensi langsung tertekan.

“Pemprov Banten harus segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat cadangan pangan daerah serta rutin menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga beras,” ujar Muhammad Nur Fahruqi, Minggu (9/8).

Menurutnya, pengendalian harga pangan tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi sekaligus sumber lapangan kerja masyarakat.

Modernisasi dan efisiensi sektor pertanian dinilai penting agar produktivitas petani meningkat. Pemda juga didorong memberikan dukungan teknologi pertanian serta memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran.

“Selanjutnya pemerintah juga harus memberikan kepastian akses pasar agar pendapatan petani lokal meningkat secara signifikan,” ungkapnya.

Selain persoalan pangan, Fahruqi menyoroti tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data yang disampaikannya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten masih berada di angka 6,59 persen.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya strategi yang lebih konkret dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu terserap oleh kebutuhan industri.

“Pusat pelatihan kerja atau Job Training Center harus dioptimalkan. Langkah ini penting untuk menyelaraskan keahlian tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Banten,” tuturnya.

Menurut Fahruqi, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan daya beli masyarakat memiliki keterkaitan erat. Karena itu, kebijakan pemerintah tidak bisa berjalan secara parsial.

Ia juga mengkritik pola pengeluaran Pemprov Banten yang dinilai masih perlu diarahkan lebih kuat pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sudah saatnya Pemda menghentikan kegiatan atau program seremonial yang memakan biaya besar. Masyarakat butuh penguatan jaring pengaman sosial, bukan program yang berbasis belanja tidak produktif,” tegasnya.

Fahruqi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap porsi belanja pegawai. Menurutnya, jika terdapat belanja pegawai yang dinilai berlebihan, sebagian anggaran dapat dialihkan untuk program produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

“Program-program yang berbasis belanja tidak produktif, alihkan anggaran belanja pegawai kepada belanja-belanja yang dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan naik,” paparnya.

Sementara itu, data BPS Provinsi Banten menunjukkan kebutuhan minimum rumah tangga miskin di Banten terus meningkat.

Per Maret 2026, rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin di Banten mencapai Rp3.895.554 per bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,17 orang.

Statistisi Ahli Madya BPS Banten, Adam Sofian, mengatakan angka tersebut meningkat 5,34 persen dibandingkan September 2025 yang berada di kisaran Rp3,69 juta per bulan.

Jika dihitung berdasarkan individu, garis kemiskinan Banten tercatat sebesar Rp753.492 per kapita per bulan.

“Dengan jumlah keluarga rata-rata lima orang, maka batas garis kemiskinan di Banten Rp3.895.554 per bulan,” katanya.

Adam menjelaskan, tingginya garis kemiskinan Banten sangat dipengaruhi kebutuhan makanan. Komponen makanan menyumbang 73,50 persen atau sekitar Rp553.795 per kapita dari total garis kemiskinan.

Sementara kebutuhan nonmakanan, seperti perumahan, bensin, listrik dan pendidikan, menyumbang 26,50 persen atau sekitar Rp199.697 per kapita.

“Komoditas bahan pokok yang paling menguras kantong dan menentukan batas kemiskinan keluarga Banten adalah beras serta rokok kretek filter,” ungkapnya. (mam)

Sumber: