SPPG Sering Diganggu Pemerintah Desa dan Kecamatan

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya me­nantang Koordonator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Lebak mem­buka siapa preman yang sering  mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Sa­tuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lebak.

Hal itu dikatakan Hasbi usai mendengar penjelasan Korwil BGN Kabupaten Lebak, Asep Royani, yang mengungkap adanya gangguan-gangguan yang berasal dari pihak eks­ternal atau preman kepada SPPG saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program MBG di Aula Multatuli, Gedung Setda Lebak, kemarin.

“Pak Asep hati-hati, kalau ada preman lapor, suruh ketemu Bupati, jangan mengganggu aja ke MBG, tapi saya mau tahu siapa preman yang dimaksud Pak Asep tersebut,” kata Hasbi di hadapan Tim Satgas MBG, yayasan-mitra, dan kepala SPPG se-Kabupaten Lebak.

Hasbi minta, SPPG jangan takut kepada preman yang suka mengganggu jalannya program presiden ini. Fokus menjalankan program sesuai aturan.

"Emang premannya ada di mana, di daerah mana? Suruh menghadap ke bupati ya, urusan preman tinggal lapor ke bupati atau ke polres, kita akan hadapi," ujarnya.

Korwil SPPG Kabupaten Le­bak, Asep Royani, akhirnya men­jelaskan sosok pihak eks­ternal yang disebutnya sempat meng­ganggu jalannya program MBG.

Menurut Asep, pihak yang dimaksud berasal dari unsur pemerintah di tingkat desa dan kecamatan.

"Jadi pihak eksternal yang saya maksud dalam rapat koor­dinasi kemarin itu, saya men­dapat laporan ada be­berapa pihak dari pemerintah setem­pat, baik di tingkat desa maupun kecamatan yang terkesan meng­halangi kami dalam mem­peroleh data, baik itu data penerima manfaat maupun data lain yang berkaitan dengan distribusi," jelas Asep.

Ia menegaskan bahwa per­masalahan tersebut saat ini sudah selesai dan tidak ada lagi laporan gangguan.

"Tapi hal tersebut sebenarnya sudah selesai. Kami sudah melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan kepala SPPG dan koordinator kecamatan untuk menindaklanjutinya, dan sam­pai saat ini tidak ada lagi laporan kendala," tambahnya.

Meski sudah tertangani, Asep menyampaikan hal tersebut di hadapan bupati sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Hanya saja, hal itu perlu disampaikan dalam rapat sebagai bentuk perhatian yang harus diambil pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian serupa," tegasnya.

Asep menjelaskan alasan mengapa laporan itu disam­paikan langsung kepada Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya.

"Kami laporkan di hadapan Bupati khususnya berkaitan dengan birokrasi pemerintahan di Lebak, dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Tu­juan­nya agar menjadi perhatian semua pihak, jangan sampai ada yang mempersulit atau menghalangi akses data serta bersikap tidak kooperatif saat kami melakukan koordinasi. Hal ini kami sampaikan karena bupati memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan-temuan kami," ucapnya.(fad)

Sumber: