BJB
hut bjb

Ketua DPRD Minta BGN Evaluasi Dapur SPPG

Ketua DPRD Minta BGN Evaluasi Dapur SPPG

Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari melakukan kunjungan ke dapur SPPG di Kecamatan Rangkasbitung, belum lama ini.--

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Ketua DPRD Kabupaten Lebak Juwita Wulandari mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang segera mengevaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak.

Menurut Juwita, pergantian kepemim­pinan di BGN harus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan pe­laksanaan program, terutama terhadap operasional dapur MBG di daerah yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.

"Selama ini pengawasan masih terlalu longgar sekali terutama di Lebak. Banyak keluhan yang kita terima," kata Juwita kepada wartawan di Rangkasbitung, Senin (8/6).

Menurutnya, selaku pimpinan DPRD, dirinya banyak menerima berbagai laporan dari masyarakat seperti persoalan IPAL, masih banyak anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tersentuh manfaat Program MBG, mutu MBG, hingga persoalan jam kerja pegawai SPPG.

"Terkait IPAL, banyak SPPG yang belum pasang, walau ada belum berstndar. Karena kalau standar kan harus jelas, ada dokumen hasil lab dari DLHK. Ini yang kita dapati banyak SPPG membuat IPAL tradisional," ujarnya.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti juga pengelola SPPG masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola dapur SPPG.

"Kalau yang aduan ke DPRD kan pastinya soal IPAL, ahli gizi, terus kepala SPPG yang tidak tahu tugas dan fungsinya. Ini kan program unggulan, harusnya semuanya juga unggul," tegasnya.

Selain persoalan tata kelola, DPRD Lebak juga menyoroti belum meratanya jangkauan Program MBG, khususnya di wilayah selatan dan utara Lebak yang masuk kategori daerah terluar, tertinggal dan terdepan yang sulit dijangkau.

"Harapan kami bisa menjangkau sampai wilayah 3T, tidak semua menumpuk di wilayah tengah. Tapi memang tidak mudah, perlu perhatian lebih dari semua aspek," paparnya.

Oji, pemilik yayasan SPPG di Lebak mengaku dari sejak awal program, pihaknya selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan BGN. Namun, dia mengakui di perjalanannya masih banyak kendala yang harus diperbaiki.

"Pada intinya kami akan terus berbenah hingga pengelolaan dapur tidak bermasalah, baik secara administrasi maupun penyajian MBG," ucapnya.(fad)

Sumber: