Angka Belum Pasti, Pemprov Perluas PSG untuk MA

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mematangkan rencana perluasan Program Sekolah Gratis (PSG) yang kini menyasar Madrasah Aliyah (MA). Meski begitu, hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan berapa jumlah siswa yang akan dikover, berikut dengan anggaran yang disiapkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan saat ini ada sekitar 400 ribu MA di wilayah Banten. Pihaknya bersama Kementerian Agama (Kemenag) masih melakukan pendataan terhadap sekolah yang akan mengikuti program prioritas Pemprov Banten.

”Kita masih melakukan pendataan bersama Kemenag, yang pasti Juli mendatang kita akan jalankan sesuai arahan pak Gubernur,” katanya, Selasa (5/5).

Meski rencana implementasi diproyeksikan mulai berjalan Juli, namun hingga saat ini besaran pasti anggaran yang akan dikucurkan masih dalam tahap penggodokan, sekaligus mengukur kekuatan fiskal daerah.”Tapi kekuatan anggaran kita nanti, apakah berapa anggaran yang diakomodir, nanti kita tunggu anggaran, nunggu arahan gubernur,” ujarnya.

Menurut Jamaluddin, Pemprov tengah mengkaji rata-rata biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk diambil nilai tengahnya.”Kita ambil yang margin nya tengah-tengah, tergantung kekuatan anggaran,” tuturnya.

Kadindikbud Banten mengaku, meski biaya pendidikan inti akan ditanggung pemerintah, para orang tua perlu memahami bahwa biaya personal masih menjadi tanggung jawab mandiri, seperti biaya seragam sekolah, ataupun kebutuhan pribadi lainnya.”Minimal dua yang digratiskan yaitu biaya investasi dan biaya operasional, kalau personal baju olahraga masih, jadi tidak ada lagi SPP, uang semester, uang pangkal, uang ujian harus gratis. Kecuali yang menyangkut pribadi seperti ongkos,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini pihaknya terus mengevaluasi PSG yang saat ini tengah berlangsung untuk SMA, SMK, SKh. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah karena kendala ekonomi.”Untuk masalah pembayaran sebelumnya itu sudah beres. Jadi pembayaran untuk Januari Februari itu terkait pengesahan anggaran, biasanya kita sahkan di Februari,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemprov Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Melalui program prioritas Banten Cerdas, Pemprov Banten memperluas kebijakan Sekolah Gratis sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan.

Gubernur menekankan pemerataan pendidikan menjadi kunci mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil, dan berdaya saing. Melalui Program Banten Cerdas, Pemprov Banten menghadirkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya Sekolah Gratis bagi siswa di sekolah swasta.

”Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” katanya.

Ia menjelaskan, program tersebut mulai dijalankan pada 2025 dan akan terus diperluas pada 2026 dengan berbasis evaluasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.”Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” ungkapnya.

Tak hanya memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah yang menjadi mitra program. Pemerataan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.

Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemprov Banten juga mulai menjajaki kerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya MA.”Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam mengangkat masyarakat dari kesulitan serta membangun karakter yang adil dan saling menghormati. Ia menegaskan, melalui pendidikan yang merata, Banten diharapkan menjadi daerah yang maju, adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi.(mam)

Sumber: