Website DPRD Lebak Diretas, Sekwan Pastikan Tak Ada Dokumen Rahasia Terekspos

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Menanggapi pe­retasan pada website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Sekretaris Dewan (Sekwan) Budi Mulyanto mengaku sudah melakukan koordonasi dengan pimpinan dewan dan tim IT Diskominfo Lebak.

Menurut Budi, saat ini tim IT sedang melakukan perbaik­an untuk memulihkan sistem website yang terkena heker tersebut.

“Sejak hari kemarin tim IT sudah mencoba memperbaiki, tapi belum berhasil,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/5).

Budi menjelaskan, isi website yang diretas tersebut berisi data-data publik yang memang sifatnya terbuka untuk umum. Ia memastikan tidak ada dokumen rahasia atau data sensitif yang terekspos dalam insiden peretasan ini. Pelaku peretasan mungkin hanya menyampaikan pesan saja yang isinya minta Presiden Prabowo menghentikan Pro­gram MBG.

“Saya engga tahu kenapa pelaku memilih meretas de­ngan menyampaikan pesan di web DPRD, karena sebe­tulnya bisa saja di web OPD atau Setda Lebak,” ujarnya.

Untuk langkah selanjutnya, seperti penyelidikan atau melaporkan ke pihak berwajib belum ada, karena masih menunggu arahan pimpinan DPRD.

"Iya hingga saat ini pimpinan baru memerintahkan untuk memperbaiki sistem wesite saja, belum ke hal lainnya," papar Budi.

Sementara itu, dalam laman dprd-lebak.go.id menam­pilkan pesan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Pesan tersebut terlihat saat diakses pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 13.10 WIB.

“Kepada yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Melalui halaman ini, saya menyampaikan pesan pribadi sebagai bagian dari rakyat yang peduli akan masa depan bangsa. Saya memohon agar Bapak mempertimbangkan kembali dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata peretas dalam isi pesannya.

Si peretas mengaku bahwa program ini memiliki niat baik. Namun dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam unggahannya, peretas menguraikan sejumlah poin kekhawatiran, mulai dari beban fiskal negara yang dinilai berisiko membebani APBN dan meningkatkan utang, potensi risiko inflasi hing­ga kenaikan harga kebu­tuhan pokok, hingga masalah ketidaktepatan sasaran yang kerap terjadi dalam penyaluran bantuan.

“Beban fiskal negara: Ang­gar­an raksasa yang dialo­kasikan berisiko membebani APBN dan meningkatkan utang negara yang akhirnya ditanggung rakyat. Risiko inflasi: Pendanaan program ini berpotensi memicu ke­naikan pajak atau harga kebutuhan pokok lainnya. Ke­tidaktepatan sasaran: Kerumitan logistik di lapangan rawan disalahgunakan dan seringkali tidak menyentuh akar permasalahan kemiskin­an yang sebenarnya,” tulisnya.

Pelaku peretas juga mene­kankan perlunya kebijakan yang lebih berkelanjutan, seperti penguatan lapangan kerja dan stabilitas harga pangan, ketimbang program bantuan instan yang dinilai membebani keuangan negara.

“Hentikan program MBG demi masa depan ekonomi rakyat,” kata pelaku di ujung pesan yang ditampilkan di website DPRD Lebak tersebut. (fad)

Sumber: